Skip to main content

Hadiri Peringatan 73 Tahun Peringatan Pancasila, Risma Janji Tetap Jalankan Falsafah Pancasila

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri peringatan 73 tahun Pancasila dan 117 Tahun lahirnya Bung Karno di Kantor Pos Pusat jalan Kebon Rojo, Surabaya. Acara yang digagas PT Pos Indonesia, APRI dan Komunitas Jas Merah dengan tema, Pancasila: Keberagaman dan Toleransi membahas falsafah Pancasila yang dicetuskan Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno dalam kehidupan bernegara maupun terhadap sesama.
Hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua MPR Indonesia Ahmad Basarah, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana, Anggota DPR sekaligus Ketua Komunitas Jas Merah, Rieke Diah Pitaloka, Kepala Arsip Negara Indonesia (ANRI) Mustari Irawan dan Eddi Santosa selaku Direktur Keuangan dan Umum PT. Pos Indonesia. 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menuturkan, bertepatan dengan peringatan lahir pancasila dan lahirnya Bung Karno, Kota Surabaya sempat mengalami peristiwa duka yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun pasca kejadian itu, dirinya merasa bahwa itulah kepercayaan falsafah Pancasila warga Surabaya sedang diuji. "Kalau kita semua memahami pancasila, tidak mungkin orang tega melakukan hal semacam itu. Sebab, dasarnya pancasila menciptakan kerukunan dan kedamaian antar sesama manusia serta mensejahterakan warganya," ujar Wali Kota Risma seusai acara, (6/7/2018).

Wali Kota Risma juga menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya akan terus menjalankan kelima butir pancasila, utamanya dalam mensejahterakan kehidupan warganya. Salah satu konkret nyata yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya dengan memberikan pelayanan dan pendidikan secara gratis kepada seluruh warganya. "Saya akan terus menjalankan apa yang ada di dalam pancasila karena itu sungguh mulia," ungkapnya diiringi tepuk tangan.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengapresiasi acara yang digagas Komunitas Jas Merah, APRI dan PT Pos Indonesia. Sebab, kata Dia, penting mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa acara ini merupakan cara untuk melawan lupa dari upaya untuk membuat Bangsa Indonesia yang sedang mengalami amnesia sejarah. "Amnesia sejarah terhadap ideologinya, amnesia sejarah terhadap tokoh-tokoh bangsanya," ujar Basarah seusai acara.

Jadi, lanjut Basarah, tidak bisa generasi muda itu menerima pancasila taken for greanted tanpa ada upaya dari pemerintah sendiri untuk menggelorakan pancasila. Oleh karenanya, pada kegiatan memperingati 73 tahun hari lahir Pancasila sekaligus memperingati 117 tahun lahirnya penggali pancasila merupakan salah satu upaya untuk menjaga memori kolektif Bangsa Indonesia. "Sebab kalau generasi muda sudah lupa dengan tokoh-tokoh bangsanya dan justru mengidolakan tokoh-tokoh bangsa lain akhirnya falsafah yang diikuti adalah tokoh-tokoh dari bangsa lain itu," ungkapnya.

Anggota fraksi PDIP itu pun, mengajak tokoh-tokoh bangsa, pemimpin dari semua lembaga negara dan pemerintahan agar memberikan teladan kepada generasi muda dengan cara menghormati dan melestarikan hal-hal yang telah dilakukan para tokoh bangsa Indonesia terdahulu. "Acara hari ini adalah kegiatan untuk melawan lupa agar bangsa ini tidak lupa dengan tokohnya dan mengenal siapa jati dirinya sendiri," tandas pria berkacamata tersebut. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni