Tahun Depan Pemkot Akan Perluas Bangunan RS Soewandi

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk memperluas bangunan Rumah Sakit Soewandi akan direalisasikan tahun 2019 dengan estimasi anggaran Rp 200 milliar. Perluasan bangunan rumah sakit akan digunakan untuk ruang Radiologi, Kemoterapi dan Hemodialisa.

Perluasan tersebut saat ini masih terkendala pembebasan bangunan hunian warga yang mengunakan IPT (ijin pengunaan tanah) milik Pemkot, dari 10 bangunan tersebut sudah ada 2 bangunan yang di bebaskan oleh pemkot.

Iman Krestian Kabid Bangunan Gedung Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (PU DCKTR) mengatakan, rencananya yang pasti kita akan gabungkan bangunan lama yang sudah existing dengan gedung baru, dan kita teliti dulu permasalahan disana Kekurangannya apa saja.

"Berdasarkan informasi dari dinas kesehatan (Dinkes) atau dari rumah sakit Suwandi mereka butuh ruang Radiologi, Kemoterapi, Hemo dialisa dan beberapa fasilitas lain yang melengkapi kebutuhan rumah sakit yang belum ada saat ini, "ucap Iman, Rabu (2/5/2018).

Dia menambahkan, perkiraan kami jadwalkan mulai start awal tahun 2019. Dalam jangka waktu ini kita masih koordinasikan dengan dinas tanah, karena leading sectornya untuk pembebasan di dinas tanah.

"Kami upayakan agar fixnya seberapa untuk lahan yang sudah dibebaskan dinas tanah. Agar kita bisa optimalkan untuk pengembangan rumah sakit yang baru,"terangnya.

Lanjut Kabid Bangunan Gedung PU DCKTR, estimasinya perkiraan kami dari pengajuan rumah sakit Suwandi memperkirakan kebutuhan sekitar Rp 200 milliar.

"Tapi itu nanti bisa berkurang dengan estimasi yang kami rencanakan pada tahun ini. Cuman untuk Rp 200 milliar kebutuhannya ada peralatan yang tercamtum disana, dan Rp 200 milliar itu untuk gedung dan peralatan," paparnya. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog