Skip to main content

Risma Himbau Seluruh Kasek SD dan SMP Deteksi Siswa/Siswi Beperilaku Aneh

SURABAYA (Mediabidik) - Pasca musibah terror bom bunuh diri yang melibatkan anak dibawah umur yang terjadi pada, Senin, (14/5/2018) di Mapolrestabes Surabaya. Kali ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini melakukan komunikasi dan koordinasi bersama kepala sekolah SD/MI Negeri dan Swasta, SMP/MTs Negeri dan Swatsa, PKBM, Madin dan Pondok Pesantren se-Surabaya, Rabu, (16/5/2018) di Gedung Convention Hall Arief Rahman Hakim.

Dalam pertemuan bertema "Rapat Kerja Kepala Sekolah" itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta kepala sekolah untuk berkomunikasi dengan wali kelas agar mampu mendeteksi anak-anak yang mengalami perilaku 'aneh' ketika berbicara. Hal Itu, kata Risma, diyakini mampu menjadi informasi yang baik untuk ditindaklanjuti. "Para guru tolong konsen dan deteksi ketika mendengar ucapan yang tidak biasa dilontarkan anak-anak," kata Wali Kota Risma di sela-sela sambutannya.

Penting bagi Wali Kota Risma untuk menekankan kepada para kepala sekolah dan guru dalam memperhatikan tutur kata, perilaku serta meningkatkan komunikasi anak-anak yang cenderung mengalami perubahan secara mendadak. "Ini memang berat, tapi komunikasi harus dibangun antara guru dan anak agar tidak kecolongan lagi," ungkapnya.  

Agar himbauan ini dapat diterapkan, dirinya meminta kepada seluruh guru bimbingan konseling (BK) dan agama untuk lebih aktif berinteraksi utamanya pada jam-jam istirahat terhadap anak-anak. Sebab, lanjut Wali Kota Risma, guru agama memiliki peran penting untuk mengembangkan perilaku dan pola pikir anak dalam hal keagamaan.

Selain itu, para guru diminta untuk menjelaskan secara detail kepada anak-anak bahwa pancasila dan semua agama menyelipkan poin toleransi antar umat manusia, hubungan antar manusia dan pencipta. "Itu harus diajarkan dan ditanamkan agar mereka mengerti," tandas Wali Kota sarat akan prestasi itu. 

Hal serupa juga ditekankan Wali Kota Risma kepada anak-anak yang bersekolah di pondok pesantren. Dia berharap agar anak-anak dipantau baik saat di pondok pesantren maupun di rumah. "Semua elemen harus bergerak dan bersinergi membangun komunikasi tanpa terkecuali," pintanya. 

Tidak hanya mendeteksi dan memantau perilaku anak, Wali Kota Perempuan pertama di Surabaya ini juga meminta kepada para guru dan kepala sekolah untuk menghimbau anak-anak agar tidak membully temannya yang terkena bom atau masuk dalam lingkaran teroris. "Para guru diminta untuk mengingatkan kepada siswa lain untuk tidak mengolok-olok karena saya tidak ingin anak-anak trauma sampai kondisinya benar-benar stabil," pesannya.

Antisipasi agar anak-anak tidak trauma, Wali Kota Risma menyediakan wadah trauma center bagi korban bom maupun yang berada di lingkaran teroris, khususnya anak-anak. Saat ini, dirinya telah berkoordinasi bersama dengan jemaat gereja, OPD terkait dan profesi himpunan psikologi klinis dan sekolah. "Metode pendampingan satu anak akan didampingi satu psikolog baik ketika di rumah sakit, di rumah maupun di sekolah," jelasnya.

Lebih jauh, para guru diminta memperhatikan dan melaporkan anak yang secara tiba-tiba tidak sekolah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Wali Kota Risma akan membuat software  sederhana untuk memasukkan nama anak-anak yang tidak sekolah agar terdata dengan baik. "Segera saya koordinasikan dengan Pak Ikhsan (Kadinas Pendidikan Kota Surabaya)," imbuhnya.

Terobosan untuk membuat software guna menampung anak-anak yang tidak sekolah direspon positif Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan. Menurutnya, sesuai arahan wali kota, hal ini akan didalami jika terdapat anak yang dalam kurun waktu 1 hari tidak masuk sekolah. Adapula, program yang mampu mendeteksi suasana hati anak ketika datang ke sekolah. "Apakah anak tersebut sedih atau senang. Nanti ada alat pendeteksi semacam itu dibantu guru BK dan wali kelas," ujar Ikhsan. (pan)

 


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni