Skip to main content

Reses di Simo Kwagean, Hartoyo di Sambati Soal Sekolah SMA/SMK Bayar

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil l (Surabaya) Hartoyo, SH ketika menjalankan tugas reses, banyak terima keluhan persoalan pendidikan sekolah di tingkat SMA dan SMK di Surabaya sekarang bayar. Padahal menurut amanat undang-undang bahwa pendidikan gratis wajib dilaksanakan hingga tingkat SMA dan SMK. 

Hartoyo yang juga sebagai Ketua Komisi E yang membidangi Pendidikan mengakui, bahwa memang saat ini sekolah tingkat SMA dan SMK di Surabaya masih di jumpai beberapa sekolahan harus membayar. Hal ini terjadi karena pemerintah kota (Pemkot) Surabaya masih kurang legowo mempercayakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang di beri wewenang untuk mengelola SMA dan SMK di Surabaya. 

" Gara gara pemkot Surabaya tidak mau memberikan anggarannya kepada pemerintah provinsi Jawa Timur akhirnya untuk sementara pendidikan sekolah SMA dan SMK di Surabaya masih bayar dulu," terang Hartoyo saat reses di Simo Kwagean, Senin (28/5).

Di tegaskan Hartoyo, jika pemeritah kota Surabaya tidak bersikukuh dan mau menyerahkan anggaran nya yang sudah ada kepada Pemprov Jatim maka bisa di pastikan sekolah SMA dan SMK di Surabaya tidak akan bayar alias gratis seperti di sekolah SMA/SMK yang ada di kota/kabupaten lainnya. 

Politisi asal Partai Demokrat Jatim ini  menjelaskan mudah mudahan untuk tahun depan sekolah SMA dan SMK di Surabaya akan gratis karena anggaran pendidikan nya sudah berada di pemerintah Provinsi Jawa Timur dan warga Surabaya khususnya yang memiliki anak yang sekolah di tingkat SMA dan SMK tidak akan terbebani lagi. 

" Insya Allah jika saya di percaya lagi oleh masyarakat Surabaya untuk duduk sebagai Anggota DPRD Jatim lagi, saya berjanji akan kawal terus lewat Dinas Pendidikan Jatim supaya sekolah SMA dan SMK di Surabaya tidak membayar alias gratis sehingga para orang tua tidak merasa keberatan dan terbebani,  " pungkas Hartoyo di hadapan konstituennya warga Simo Kwagean Lor - Surabaya.  (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni