Skip to main content

Dewan Jatim Minta Semua Elemen Terlibat, Cegah Gerakan Radikalisme

SURABAYA (Mediabidik) - Aksi radikalisme dan terorisme menjadi pekerjan serius bagi negara dan pemerintah. Mestinya hal ini tidak perlu terjadi jika semua element masyarakat baik yang ada di birokrasi maupun legislatif dilibatkan dalam mengamankan dan mengawasi gerakan kegiatan para radikalisme para teroris. 

Moch Eksan Anggota DPRD Jatim menyampaikan persoalan tersebut pada saat reses nanti bahwa betapa pentingnya kita ikut mengawasi gerakan radikalisme para teroris.

" Semua pihak harus bersatu padu dalam bagian mengawasi dan mengamankan aksi-aksi gila yang dianggap mencurigakan supaya masyarakat tidak menjadi korban," terang Eksan saat di temui di gedung Dewan Jatim, Rabu (23/5/2018).

Menurut politisi asal Partai NasDem Jatim ini, saat ini dunia sedang menyoroti tragedi bom gereja yang terjadi di Surabaya. Padahal dunia mengetahui negara indonesia sangat rukun dan saling menghormati pemeluk agama. Namun dengan kejadian di Surabaya tersebut seakan menunjukan dunia bahwa kebebasan beragama di indonesia sudah tidak aman lagi. 

" Kejadian di Jawa Timur merupakan tamparan bagi kita semua karena 
Jawa Timur terkenal tenang, aman dan tentram namun akhirnya tercoreng dengan terjadinya pengeboman di Gereja tempat peribadatan agama kristiani," jelas Eksan. 

Selain itu, lanjut Eksan, semua institusi masyarakat mulai dari organisasi kemasyarakatan, lembaga - lembaga pendidikan, pesantren dan lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi ikut terlibat memberikan pemahaman mengenai potensi gerakan radikalisme di indonesia ini. Karena dengan kasus yang terjadi di Jawa Timur khususnya Surabaya dan Sidoarjo menjadi perhatian dunia internasional. Mulai dari Sekjen PBB  hingga Vatikan memberikan pernyataan.

" Padahal ini adalah sebagian kejadian kecil yang terjadi di Indonesia, namun akhirnya dipandang dunia seakan aparat terkait tidak bisa menyelesaikan kasus teror bom yang dilakukan gerakan radikalisme," ucapnya. 

Maka itu semua pihak harus bergabung dalam peran serta ikut mengawasi gerakan - gerakan radikalisme bebas dan dengan kejadian tersebut kita ambil hikmahnya supaya kita bersatu agar sel sel terorisme tidak masuk dalam berkehidupan di lingkungan  keluarga kita.

" NKRI harga mati dan tidak bisa di pecah belah oleh gerakan apapun yang mengadu domba persatuan dan kesatuan kita," jelas Eksan. 

Adapun kasus teror bom gereja yang melibatkan anak - anak untuk menghancurkan tempat peribadatan merupakan gerakan murni yang sangat gila dan tidak beragama dan ini harus di garis bawahi bawasannya anak anak tersebut tidak mengetahui betapa kejamnya aksi orangtua mereka. 

" Jatim terkenal banyak pondok pesantren yang merupakan tempat menimbah ilmu agama dan jangan sampai ini menjadi kambing hitam para teroris yang melibatkan anak anak," pungkas Anggota Komisi E DPRD Jatim ini. 

Maka itu sebagai wakil rakyat yang sudah di percaya masyarakat Jawa Timur khususnya Jember dan Lumajang,  Eksan meminta kepada seluruh element masyarakat untuk bersatu dalam pengamanan dan pengawasan gerakan radikalisme bebas yang di lakukan para terorisme.  (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni