Skip to main content

Bersama Forpimda, Risma Silaturahmi Dengan RT/RW Kecamatan Tegal Sari

SURABAYA (Mediabidik) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) memberikan pengarahan sekaligus menjalin tali silahturahmi dengan ketua RT/RW se-kecamatan Tegalsari di Graha Sawunggaling pada Selasa, (22/5/2018).
Alasan Wali Kota Risma mengumpulkan para RT/RW untuk mensosialisasikan aplikasi terkait mekanisme pelayanan pindah datang dan pindah keluar penduduk serta pendataan penduduk non permanen di Kota Surabaya pasca bom yang terjadi beberapa waktu lalu di tiga rumah ibadah dan kantor Kapolrestabes Surabaya.

"Nama aplikasinya Sipandu (Sistem informasi Pantauan Penduduk) dan bisa di download di app store," kata Wali Kota Risma usai mendengar penjelasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya.

Menurut wali Kota Risma, aplikasi ini untuk meningkatkan interaksi para ketua RT/RW agar mengetahui kehidupan warganya dan mendeteksi secara dini perilaku atau tindakan yag menyimpang dari ajaran agama dan negara. "Mari kita bergandengan tangan serta mempererat tali persaudaraan untuk bekerjasama antar masyarakat," tutur Wali Kota Risma.

Nantinya, kata Wali Kota Risma, ketua RT/RW akan menerima username dan password satu per satu dari kelurahan. Aplikasi tersebut memuat beberapa pertanyaan seputar keluarga yang sedang pergi lama, tidak tetap, maupun pendataan penduduk bukan Surabaya.
Apabila sudah mengisi semua pertanyaan, masukkan NIK dan alamat lalu menjelaskan kemana perginya keluarga tersebut. Kemudian, memasukkan salah satu data pribadi keluarga seperti SIM, KK, KTP lalu klik simpan. "Nanti staf saya akan turun ke lapangan dan akan dijelaskan secara lebih rinci dan detail," imbuh Risma. 
Tidak hanya ketua RT/RW, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko) itu juga memberlakukan hal serupa untuk pengurus rumah ibadah. Mereka akan diberi username dan password untuk memonitor aktivitas ceramah dan kelompok yang melakukan disksusi di rumah ibadah masing-masing. Hal ini, lanjutnya, penting dilakukan untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini paham radikalisme.

"Nanti tolong didata siapa korlapnya, tanggal, topik dari aktivitas tersebut lalu mengupload kegiatan tersebut dalam bentuk foto. Apabila ada aktivitas yang mencurigai langsung lapor ke pihak berwenang," terang wali kota sarat akan prestasi tersebut.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan menambahkan, acara ini merupakan kesempatan untuk menyatukan persepsi dan bangkit menjaga Kota Surabaya menjadi aman dan terkendali secara bersama-sama. "Melangkah bersama dalam melakukan pencegahan serta aktif berinteraksi dan mengetahui detail kehidupan orang per orang rumah per rumah di lingkungannya," tutur Rudi di sela-sela sambutannya.  

Bahkan, Mantan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra ini akan membentuk tim khusus untuk memantau kelompok-kelompok yang membahas paham radikal bersama seluruh jajaran. "Jika para ketua RT/RW menemukan hal serupa, jangan segan atau takut untuk melapor. Nanti kami yang akan bergerak," ungkap Rudi.

Oleh karena itu, Rudi meminta kepada ketua RT/RW untuk lebih peka, aktif dan mau bekerjasama dengan Pemkot, TNI dan Polres dalam mencegah dan mendeteksi dini paham radikalisme yang akan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji untuk memecah belah keutuhan nusa dan bangsa. 

"Yang bisa mendeteksi di lingkungan-lingkungan itu ya warga itu sendiri. Jadi, mulai sekarang tidak boleh ada warga yang tidak tahu, ini masalah bersama bukan hanya pemerintah dan jajaran kepolisian saja," pungkasnya.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni