Skip to main content

Zainudin Amali Ditunjuk Sebagai Plt Ketua DPD Golkar Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Pasca tertangkapnya ketua DPD Golkar Jatim Nyono Suharli oleh KPK dalam kasus penyuapan akhirnya Golkar mengangkat Zainudin Amali (ZA) sebagai ketua Plt DPD Golkar Jatim. Dalam sambutannya ZA menyebutkan bahwa tidak lama akan ada Musda  untuk mempereburkan posisi Ketua DPD.

Dari wacana akan muncul sebelas kader Golkar siap bertarung memperebutkan posisi ketua dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Jawa Timur. Kader yang siap maju dalam Musda itu berasal dari DPP dan DPD Golkar Jatim. 

"Dari DPP ada Pak Gatot Sudjito, Sarmudji dan Misbakhun kalau DPD ada pak Freddy ada pak Sahat, Yusuf, Kodrat Heri Sugiono dan Pak Sabron banyak," kata Plt Ketua Golkar Jawa Timur Zainudin Amali, Jum'at (9/2).

Dikatakan ZA bahwa partai Golkar siap menggelar Musdalub paling cepat pada sebulan kedepan. Agenda itu digelar setelah konsolidasi partai untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak selesai. 

"Kalau semua pada posisi yang siap,  saya tidak perlu ada disini. Termasuk Pilkada serentak," tandasnya. 

Zainudin Amali menegaskan, ketika ditunjuk Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi Plt DPD Golkar Jatim, dirinya memang menargetkan bahwa hanya menjabat sebulan. Ketika konsolidasi partai selesai, dirinya akan melaporkan ke DPP agar segera digelar Musdalub. 

"Kenapa saya menyebut sebulan itu karena waktu diminta ketum saya bilang jangan lama lama. Satu bulan itu saya minta dengan asumsi semua selesai. Tapi kita belum tahu seperti apa. Setelah konsolidasi saya lapor ke DPP," katanya. 

Sekadar diketahui, Zainudin Amali ditunjuk menjadi Plt DPD Golkar Jatim menggantikan Nyono Suharli Wihandoko. Nyono memutuskan mundur dari Ketua DPD Golkar Jatim setelah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam dugaan kasus suap jabatan Plt Kadinkes Jatim. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni