Skip to main content

Sekolah SMA/SMK Bayar, Warga Sambikerep Surabaya Sambat Dewan

SURABAYA (Mediabidik) - Dana BOS (Bantuan Operasional Siswa ) bagi sekolahan tingkat SMA dan SMK di pertanyakan warga Sambikerep Surabaya, pasalnya para orang tua ini merasa terbebani oleh anaknya yang duduk dibangku menengah keatas sekarang harus bayar sekolah. Padahal sesuai amanat undang undang  pendidikan gratis bagi anak kita mulai dari Sekolah dasar sampai menengah atas.

Hartoyo SH.MH merasa prihatin ketika para orang tua ini mengeluh dengan terbebani bayar sekolah."Seharusnya Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya memberikan anggaran dana BOS bagi SMA maupun SMK ke Pemerintah Provinsi karena ini sesuai amanat UU yang sekarang SMA / SMK menjadi wewenang Pemerintah Provinsi," terang Hartoyo saat serap aspirasi warga Sambikerep kelurahan Sambikerep kecamatan Sambikerep Surabaya, Selasa (27/2).

Di tegaskan Ketua Komisi E DPRD Jatim yang menangani Kesejahteraan rakyat ini bahwa Pemkot Surabaya di bawah Komando Tri Risma Harini harus mempercayakan dana BOS ke Pemerintah Provinsi supaya di kelola oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur.

"Kalau sebelumnya sekolah SMA/SMK gratis tetapi sekarang harus bayar perlu dipertanyakan kemana anggaran dana BOS bagi SMA dan SMK yang ada di Pemkot. Jangan karena mentang mentang SMA dan SMK menjadi tanggung jawab Provinsi se enaknya saja Pemkot Surabaya lepas tangan begitu saja, padahal dana BOS SMA dan SMK sudah turun di pemkot surabaya," pungkas politisi Demokrat asal Surabaya ini. 

"Daerah lain saja sudah menitipkan anggaran BOS ke Pemerintah Provinsi dan Seharusnya Pemkot Surabaya mengikuti jejak daerah lain. Karena kasihan warga surabaya yang menyekolahkan anaknya di bangku SMA dan SMK," desak mantan pengacara ini. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni