Skip to main content

Pemkot Surabaya Akan Tindak Tegas Bus Nakal Di Terminal Purabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Beredarnya Video pemerasan yang diduga dilakukan oleh calo atau crew bus Sari Indah kepada salah seorang penumpang bus di Terminal Purabaya beberapa hari lalu direspon secara tegas oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat.
 

Disampaikan Irvan, saat ini pihaknya bersama jajaran kepolisian dan TNI sedang mencari calo atau crew bus Sari Indah yang terlibat dalam aksi tidak terpuji tersebut. Bahkan, pihaknya tidak memperbolehkan bus sari indah beroperasi untuk sementara. 


"Kami masih belum tahu siapa pelakunya, tapi yang jelas, kami tidak mengizinkan bus sari indah untuk beroperasi," tegas Irvan saat dihubungi melalui saluran telepon, Senin (19/2/2018). 


Selain berkoordinasi dengan jajaran penegak hukum, dishub juga melaporkan kejadian ini kepada Kementerian Perhubungan agar pihak bus mendapat teguran dan segera ditindaklanjuti. 


Nantinya, lanjut Irvan, apabila calo atau crew bus Sari Indah yang berada di dalam video sudah ditangkap, dirinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. "Nanti yang menindaklanjuti penegak hukum sesuai dengan prosedur," ujarnya.  


Menurut Irvan, kejadian pemerasan yang dilakukan calo atau crew bus Sari Indah disebabkan karena penumpang tidak mengetahui jalur masuk bus. Irvan menduga, calon penumpang yang ada di dalam video tersebut masuk melalui pintu keluar. 


Hal ini, lanjut Irvan yang membuat para calo dengan leluasa mengelabuhi calon penumpang. "Biasanya penumpang langsung ditarik dan dipaksa. Sulit memang, membedakan crew atau calo bus," ungkapnya. 


Kendati demikian, kata Irvan, kejadian semacam ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab, dishub telah memfasilitasi pemesanan tiket secara online dengan nama e-tiket bagi penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi bus. "Salah satu fasilitas ini untuk menghindari sekaligus mengamankan penumpang dari praktek calo," kata pria alumnus Institut Sepuluh November tersebut. 


Selain itu, Irvan bersama Kementerian Perhubungan menghimbau agar seluruh bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dipasang CCTV. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penegak hukum saat menangkap oknum yang melakukan praktik-praktik calo di dalam bus. 


Tidak hanya itu, Irvan juga meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mengatur kembali aturan tarif bus AKAP dan non-ekonomi yang selama ini ditentukan oleh operator bus. "Perlu adanya pembatasan tarif bus, karena jika tidak akan sangat membahayakan," tandasnya. 


Sebelumnya, video ini ramai diperbincangkan setelah salah seorang penumpang dengan nama akun sang pejuang berhasil merekam dan mengunggah aksi praktek percaloan tiket bus Sari Indah jurusan Surabaya-Jakarta dengan tarif 4 kali lipat di facebook e100. 


Dalam video terlihat dua oknum mendekati calon penumpang bus untuk menarik karcis bus dan memaksa calon penumpang membayar tiket dengan harga yang tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Video tersebut mendapat komentar yang tajam dari berbagai netter dan  dibagikan sebanyak 13 ribu kali. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni