Skip to main content

Komisi A Pertanyakan Realisasi Pembangunan Box Culvert Pasar Kembang

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota Komisi A DPRD Surabaya yang mebidangi hukum dan pemerintahan, kembali  mempertanyakan realisasi pembangunan box culvert di sekitar flay over Pasar Kembang, Kecamatan Tegalsari.

Pertiwi Ayu Khrisna menuturkan, legislatif sudah berulang kali menagih pembangunan box culvert tersebut ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Namun hingga sekarang belum ada keterangan dari Pemkot.

"Sudah lama diajukan tapi hingga sekarang belum terealisasi," ujar Pertiwi Ayu Khrisna, Selasa (6/2/2018).

Menurut Ayu, usulan pembangunan box culvert di sekitar flay over sebenarnya sudah dimasukan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Anehnya, hingga sekarang belum ada kejelasan soal masalah itu.

"Mestinya kalau sudah dimasukan Musrenbang biasanya segera direalisasikan. Tapi tidak tahu kenapa ini kok lambat," ungkap politisi dari Partai Golkar ini.

Padahal, dari pengalaman selama ini kawasan di sekitar flay over seperti Tempel Sutorejo, dan Wonorejo kerap kebanjiran jika terjadi hujan lebat. Makanya keberadaan box culvert diharapkan bisa mengatasi banjir yang ada di sana.

"Bisa dilihat pada hujan lebat di Tempel Sutorejo. begitu hujan lebat airnya sampai di atas lutut orang dewasa," imbuh Ayu.

Sementara warga Tempel Sutorejo II, Eko berharap agar box culvert di sekitar Pasar Kembang segera dibangun. Mengingat warga kerap kebanjiran jika terjadi hujan lebat.

Eko mengungkapkan, banjir yang terjadi di Tempel Sutorejo dan sekitarnya memang sudah biasa terjadi. Ironisnya, pemerintah seakan tidak memberikan perhatian sama sekali.

"Kalau memang box culvert itu solusinya, kita minta Pemkot segera membangunnya," tegas Eko. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni