Skip to main content

Kasatpol PP : Saya Minta Maaf Kepada Seluruh Warga dan Ibu Walikota Atas Peristiwa Ini

SURABAYA (Mediabidik) - Tudingan pelecehan lembaga yang dilontarkan Ketua Fraksi PDI P DPRD Surabaya Sukadar kepada Kasatpol PP kota Surabaya Irvan Widyanto atas insiden kemarin direspon cepat pemkot Surabaya. 

Melalui jumpa pers yang digelar, Rabu (21/2/2018) dikantor bagian humas pemkot Surabaya, Kasatpol PP Surabaya Irvan Widyanto menjelaskan, seperti yang sudah dijelaskan bapak asisten dan bu Yayuk, saya merefresh kembali bahwasanya kejadian kemarin yang kita lakukan, dua kali kita sosialisasi pada saat di kelurahan Medokan Semampir bersama warga.

"Itu adalah kita menjelaskan tentang status, kedudukan, hukum dan menjelaskan bahwa disitu ada aset pemkot yang dibuktikan dengan sertifikat, seperti yang dijelaskan bu Yayuk tentang batas mana yang pasti. Yang mana pada pengembalian batas kemarin belum bisa masuk karena berada dirumah warga, "terang Kasatpol PP kota Surabaya. 

Kasatpol PP menambahkan, sehingga agenda rapat terahkir dikantor kelurahan Medokan Semampir adalah menyepakati menentukan hari kapan BPN melakukan penandaan batas. 

"Jadi, sekali lagi, kami sama sekali dalam rapat berbicara tentang penertiban apalagi bahasa kasarnya pengusuran, kita belum sampai kesana dan itu bisa dibuktikan,"jelasnya. 

Masih menurut Irvan, misalnya mengatakan, eh kamu kita kasih surat dalam 7 x 24 jam atau tujuh hari, kamu harus membongkar sendiri dan kita belum sampai kesana. 

"Jadi kita tidak bicara masalah penertiban sama sekali, justru kita mensosialisasikan tentang keberadaan rusun Keputih yang sudah jadi."ucapnya. 

Saat ditanya terkait insiden kemarin, Irvan menerangkan, terlepas itu semua saya berterima kasih karena diberi kesempatan tentang apa yang terjadi kemarin. Satu hal yang pasti, dengan setulusnya saya mohon maaf sebesar besarnya kepada seluruh warga masyarakat atas peristiwa ini. 

"Dan juga saya minta maaf sebesar besarnya kepada ibu Walikota, sehingga terjadi peristiwa ini, karena kemarin murni dari pribadi saya, kalau memang ada yang dipersalahkan itu murni pribadi saya. Tidak terkait dengan kelembagaan, institusi, apalagi melecehkan institusi dan sebagainya. Itu semata mata reaksi saya secara pribadi, "paparnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni