Skip to main content

Hearing Komisi A Hasilkan Kesepakatan Antara Pemkot dan Warga Margorejo

SURABAYA (Mediabidik) - Sudah 20 tahun lebih permasalahan ruislag (tukar guling) antara PT Maspion dengan Pemkot Surabaya di wilayah Margorejo. Dalam rapat dengar (hearing) Pansus Ruislag di Komisi A DPRD Surabaya antara Pemkot Surabaya, Warga Margorejo dan PT. Maspion akhirnya mulai mendapatkan titik terang. Yang mana apa yang diinginkan oleh warga akan tercapai tinggal menunggu realisasi dari Pemkot Surabaya.

Warga meminta bangunan sekolah di Margorejo tersebut dikembalikan seperti dulu dan dibangun kembali. Salah satu tokoh masyarakat Margorejo Achmad Dahlan mengatakan masalah, ini mulai dari 2004 hingga sekarang belum selesai saya berharap dengan rapat pansus kali ini permaslahan ini dapat diselesaikan.

"Kami meminta membagi tanah ini dari Ruislag ini dari PT. Maspion 3000 meter itu bisa secepatnya dibangunkan Sekolah SD yang sudah dijanjikan pemerintah," kata Achmad Dahlan Senin 5/1

Selain itu, Warga juga meminta uang kembalian dari tukar guling aset pemkot Surabaya ini dengan PT. Maspion sebesar 10 milyar itu diberikan kepada wara Margorejo untuk pelebaran pemakaman. 

"Kami mengusulkan pembagian tanah itu masih ada pengembalian uang Rp 10 M dan uang itu diberikan kepada Margorejo untuk pelebaran makam, karena itu kondisi makam di Margorejo sudah penuh," ungkapnya.

Supriadi warga Margorejo menegaskan, selama ini hampir 20 tahun ini pihaknya hanya di janjikan akan dibangun sekolah SD, namun hingga kini belum juga terealisasi. " permintaan kami hanya kembalikan sekolah kami," katanya.

Sementara itu, Pihak PT. Maspion sudah tidak mempermaslahkan tanah tukar guling tersebut. " Dari pihak kami sudah berikan 3000 meter untuk pembangunan Sekolah, kantor Kecamatan dan Puskesmas dari pembagian tanah 6800 meter," ungkap Sukamto Dirut PT. Maspion. 

Sementara itu Ketua Pansus Komisi A DPRD Surabaya Minun Latif mengatakan, jadi semua tuntutan warga Margorejo sudah terjawab semua dan pemkot Surabaya sudah menganggarkan pembangunan sekolah SD seperti yang diminta oleh warga tinggal realisasinya tahun ini. 

"Anggaran sudah ada dan sudah dianggarkan tahun ini, tinggal pembangunannya," ungkap Minun.

Politisi PKB mengatakan, Pansus Ruislag Komisi A akan terus mendampingi warga Margorejo hingga permasalah ini selesai. "Kami akan terus kawal kasus ini hingga selesai," katanya. 

DPRD Surabaya untuk merubah keputusannya terkait masalah ini. Pemkot Surabaya dan PT Maspion sudah melakukan ruislag medio 1996 silam dengan dasar keputusan DPRD Surabaya. Maka dari itu Pansus Komisi A akan segera merubah putusan DPRD Surabaya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni