Skip to main content

Tim Kampanye Dua Paslon Ikrarkan Pilgub Damai

SURABAYA (Mediabidik) - Kampanye pemilihan kepala daerah tingkat Gubernur (pilgub) Jawa Timur tahun 2018 dibayangi isu kekerasan bernuansa suku agama ras dan antargolongan (SARA)  dan politik identitas. Isu tersebut muncul seiring maraknya teror orang gila yang menyasar tokoh agama dan ulama di sejumlah daerah di Jatim. 

Kekhawatiran isu SARA dan politik identitas membesar menjadi gejolak di Pilgub Jatim ditepis oleh tim kampanye Khofifah-Emil dan Gus Ipul-Puti. Kedua kubu sepakat menciptakan pilgub Jatim yang aman dan kondusif.  Komitmen itu dituangkan dalam ikrar Pilgub Damai yang diinisiasi oleh The Initiative Institute (TII). 

"Kedua kubu sudah berkomitmen dan berikrar menjaga pilgub aman dan kondusif. Ini langkah awal yang baik dalam bingkai kebhinekaan di Jawa Timur, " tutur Direktur Eksekutif TII, Airlangga Pribadi Kusman, PhD,  Kamis (22/2).

Sekretaris Tim Kampanye Khofifah-Emil,  Renville Antonio menegaskan,  dalam merebut simpat rakyat Jawa Timur,  pihaknya menjual program dan figur Bu Khofifah dan Mas Emil.  Karena itu,  tak terbersit sedikitpun untuk melakukan kampanye bernuansa SARA apalagi kampanye hitam. 

Menurut Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim ini,  Bu Khofifah dan Mas Emil punya komitmen meneruskan program kerja Pakde Karwo selama dua periode memimpin Jatim.  Termasuk diantaranya mempertahankan situasi Jatim yang kondusif selama kepemimpinan Soekarwo. 

"Kami justru mengajak agar semua anggota tim kampanye menonaktifkan akun medsos selama pilgub berlangsung. Ini untuk menghindari gejolak terjadi, karena isu sensitif cepat menyebar lewat medsos. Apalagi kalau itu berasal dari anggota tim kampanye,  pasti akan memicu reaksi dari kubu lain," imbuh Renville. 

Sementara itu,  juru bicara Tim Kampanye Gus Ipul-Puti, Irwan Setiawan menilai yang harus diawasi bukan politik identitas, karena hal itu justru bagian dari kebhinekaan dan menjadi hal yang lumrah dalam era demokrasi.  Sebaliknya, menurut politisi PKS yang akrab disapa Kang Irwan itu,  yang harus diawasi justru ujaran kebencian (hate speech). 

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini mengingatkan,  yang membuat pilgub Jakarta memanas karena adanya ujaran kebencian. Hal itu yang rentan memicu konflik antar pendukung atau konflik horizontal. Di sini lah peran penyelenggara pemilu bersama Gakumdu untuk mengantisipasi. 

"Tadi jelas statemen Pak Arba Komisioner KPU Jatim, yang harus diwaspadai adalah ujaran kebencian, bukan politik identitas. Payung hukumnya pun ada dalam PKPU,  karena itu bisa diantisipasi sejak dini," tandas alumni FISIP Unair ini. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni