Skip to main content

Dr. Beny Ajak Warga Sidoarjo Utamakan Budaya Preventif

SIDOARJO (Mediabidik) - Pada musim cuaca ekstrim sering kali masyarakat di hadapkan dengan berbagai penyakit, apalagi pada musim penghujan biasanya banjir menjadi problem masyarakat.

Anggota DPRD Jatim dr Benjamin Kristianto M.A.R.S menegaskan seharusnya pemerintah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 memberikan program program yang ada pada dinas terkait untuk mensosialisasikan kepada masyarakat betapa pentingnya program pencegahan dari pada pengobatan.

" Jangan menunggu masyarakat terjangkit musibah baru pemerintah melakukan tindakan, padahal kalau pemerintah serius memberikan bantuan seperti bidang pembagunan pavingisasi maupun gorong gorong ke kampung, maka tidak akan terjadi banjir, " terang dr .beny saat serap aspirasi warga Perum Kepuh permai rt3 rw 8 kecamatan waru kabupaten Sidoarjo, Rabu ( 28/2) malam. 

Politisi asal Partai Gerindra Jatim ini menyampaikan saat ini pemerintah sering kali melakukan tindakan pasca bencana terjadi, namun tidak memikirkan solusi bagaimana  caranya supaya tak terjadi bencana seperti banjir maupun wabah suatu penyakit.

"Pemerintah melalui dinas terkait seharusnya menyampaikan program program nya tentang pengetahuan betapa penting nya tindakan preventif dari pada tindakan kuratif ," ucap wakil rakyat asal sidoarjo ini yang juga berprofesi dokter.

Oleh karena itu sebagai wakil rakyat yang sudah di percaya warga sidoarjo untuk duduk di DPRD Jatim, dr. Beny menghimbau kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah setempat untuk  melakukan gerakan pencegahan dari pada gerakan pengobatan.

"Pendidikan, kesehatan dan pembangunan harus diutamakan, jangan nunggu wabah penyakit datang  akibat banjir atau kemunduran ahklak moral baru ditangani.Maka itu utamakan budaya  preventif," pungkas mantan anggota komisi E DPRD Jatim ini. (RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni