Skip to main content

Didampingi Kadis BMP Risma Pantau Saluran Air Karang Empat

SURABAYA (Mediabidik) - Tingginya intensitas curah hujan, membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terus melakukan pengecekan dan revitalisasi beberapa saluran air, seperti di kawasan Karang Empat Surabaya, yang saat ini beberapa kondisinya tertutup oleh bangunan warga. 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku, banjir yang akhir-akhir ini menggenang kawasan Karang Empat Surabaya, disebabkan aliran air yang tidak lancar, selain kondisi tanahnya yang lebih rendah dari sungai, beberapa saluran air kondisinya juga tertutup oleh bangunan beton dari warga.

"Ini dibongkar, kalau bisa atasnya jangan ditutup, kalau gini (tertutup) kan susah untuk perawatannya," kata wali kota, saat melakukan pengecekan saluran air di Jalan Karang Empat Besar, Surabaya, Rabu, (07/02/2018).

Saat ini, lanjut Wali Kota Risma, untuk pengerjaan saluran air akan dilakukan oleh dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan bersama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR).

"Yang saluran utamanya akan ditangani oleh Dinas PU Bina marga, sedangkan yang gang saat ini ditangani oleh Dinas Cipta Karya," tuturnya. 

Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini juga mengungkapkan, dengan tupoksi yang baru, dulunya semua pengerjaan saluran air ditangani oleh Dinas Pu Bina Marga, saat ini akan ditangani oleh DPRKP-CKTR. 

"Agar pengerjaannya cepat selesai, maka akan ditangani oleh dua dinas, karena dulunya semua ditangani oleh Dinas Pu Bina Marga," imbuhnya. 

Wali Kota menambahkan, banjir yang menggenang di kawasan Karan Empat disebabkan karena kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dari sungai. Sehingga, aliran air tidak bisa menuju ke arah sungai utama. 

"Kalau menuju ke arah timur, kan terlalu jauh, makanya ini nanti kita shortcut arahkan menuju ke arah barat biar langsung menuju ke sungai tengah," Imbuh wali kota kelahiran Kediri tersebut.

Menurutnya, melihat kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dengan sungai, wali kota Risma optimis bisa menyelesaikan permasalah tersebut. 

"Saya sampaikan itu bisa, kita gunakan teknologi desainnya dari jaman belanda (drainase), sekarang beberapa kawasan Surabaya pakai itu," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Pematusan, Erna Purnawati mengatakan, karena dulunya kawasan Karang Empat merupakan area persawahan, membuat kondisi tanahnya lebih rendah dari sungai.

"Jadi memang kiri kanannya dulu sawah, sekarang sudah penuh perumahan, ini nanti dibalik, dikonversi menjadi saluran drainase," terang Erna usai mendampingi wali kota melakukan pengecekan saluran air.

Erna mengungkapkan, sebelumnya Pemkot juga sudah melakukan revitalisasi di kawasan Karang Asem, yang kondisi tanahnya sama seperti Karang Empat. "Seperti yang sudah kita lakukan di sisi utara (karang Asem) yang sudah berhasil, di sini juga akan kita lakukan konversi menjadi saluran drainase," imbuhnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Erna, Pemkot juga akan melakukan revitalisasi di beberapa kawasan lainnya, seperti di kawasan Bronggalan. "Nanti di sisi selatan ada Bronggalan, juga sama akan kita lakukan konversi saluran ke drainase," pungkasnya (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni