Skip to main content

Dewan Jatim Minta Gubernur Sukarwo Tidak Pindah Guru DPK ke Sekolah Negeri

SURABAYA (Mediabidik) - Kebijakan Dinas Pendidikan Pemprov Jatim yang berencana menarik kembali 11,115 guru SMA dan SMK Negeri yang mengajar di sekolah swasta tampaknya bukanlah kebijakan mudah dan bisa dilakukan dengan cepat. Setelah mendapat protes dari komisi E DPRD Jatim melalui wakil ketuanya, kini giliran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jatim ikut memprotes kebijakan tersebut,

"Saya sangat mendukung sikap komisi E seperti yang disampaikan Pak Sulida'im. ini kan sudah bertahun tahun mereka mengajar di swasta dan memberikan kontribusi besar terhadap pemerataan pendidikan terutama di swasta," kata Makin Abbas saat di temui di gedung DPRD Jatim,  selasa (13/2).

Menurut Makin jika para guru DPK (PNS Dinas yang dipekerjakan di sekolah Swasta) ditarik dari kesehariannya mengajar di swasta tentu akan berpengaruh pada kondisi sekolah swasta tersebut. 

"Saya melihat dan merasakan bagaimana keberadaan guru DPK sangat membantu kemajuan pendidikan di daerah daerah pelosok yang sekolah negerinya minim. Sehingga kiprah mereka dengan ikut mengajar di sekolah swasta sangat terasa pada peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut," lanjut mantan Ketua DPRD Lamongan tersebut.

Makin Abbas juga mengingatkan bahwa keberadaan guru-guru DPK ini dari sisi anggaran juga sangat membantu mengurangi beban Anggaran di sekolah swasta. "Terutama sekolah swasta yang kecil kecil itu, keberadaan mereka ikut mengurangi beban anggaran yang harus dikeluarkan. kalau di daerah yang jauh dari kota kan tahu sendiri kondisi anggarannya," kata Makin Abbas.

Untuk itu Makin Abbas, meminta kepada Gubernur Jatim Soekarwo Agar para guru DPK itu tidak ditarik ke sekolah negeri.

"Kalau bisa mereka tidak ditarik ke sekokah negeri, tapi dibiarkan sampai pensiun mengajar di swasta. Dan untuk pengangkatan PNS berikutnya silahkan kalau memang tidak ditempatkan di sekolah swasta ya ndak papa. Tapi ya tetap sekolah swasta dapat perhatian juga dari Dinas pendidikan," ungkap politisi yang maju dari Dapil Lamongan dan Gresik ini. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni