Skip to main content

Dengan Angka 8, PKS Akan Mengulang Kejayaan di Pemilu 2009

SURABAYA (Mediabidik) - Pada Pemilu Legislatif tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  mendapatkan nomor urut 8. Angka 8 ini tidak asing bagi partai berbasis kader ini, karena PKS pernah mendapatkan nomor urut 8 ketika Pemilu 2009 lalu. Pemilu 2009 itu bisa dibilang sebagai masa kejayaan PKS. Bahkan di tingkat nasional perolehan kursi PKS terbanyak ke-4 setelah Partai Demokrat, PDI Perjungan dan Partai Golkar. 


Karena itu, Arief Hari Setiawan Ketua Umum PKS Jatim berharap bisa mengulang kejayaan PKS di Pemilu 2009 pada Pemilu 2019 nanti. Arief mengungkapkan, pada Pemilu 2009 PKS secara nasional bisa mendapatkan 59 kursi, sementara di Parleman Jatim PKS mendapatkan 7 kursi. 


"Angka 8 ini punya sejarah yang baik bagi PKS di Pemilu 2009. Kami pernah mengalami lompatan besar pada saat itu. Insya Allah, ini menjadi motivasi bagi kami untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di Pemilu 2019," tutur Arief HS,  Senin (19/2).


Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim periode 2009-2014 ini melanjutkan, angka 8 juga punya makna baik dari sisi Agama Islam. Karena surat ke-8 dalam Al Quran yaitu surat Al-Anfaal memiliki filosofi perjuangan untuk mendapatkan kemenangan. 


Arief mengungkapkan, di dalam surat Al Anfaal diatur ada dan etika dalam berperang. Karena itu, jika pemilu diibaratkan peperangan, maka tetap harus memegang adab dan etika dalam kompetisi pemilu. Mulai dari menjaga niat yang lurus, banyak memohon pertolongan Allah, serta senantiasa menjaga soliditas partai.


"Di Al Quran surat ke-8 adalah Al Anfaal,  surat yang di dalamnya terkandung mkna yang luar biasa. Semoga seluruh kader PKS terinspirasi dari surat tersebut,  sehingga bisa meraih hasil maksimal di pemilu 2019 dengan tetap berpegang pada adab dan etika," ujar politisi asal Kota Malang ini. 


Di tempat yang sama, Irwan Setiawan,  Sekretaris Umum DPW PKS Jatim mengungkapkan, pasca pengundian nomor urut partai peserta pemilu. PKS Jatim menyusun daftar bakal calon anggota legislatif (Caleg)  untuk setiap tingkatan,  mulai DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi sama Nasional atau DPR RI. 


Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Jatimbitu,  proses penjaringan bakal caleg itu sudah berlangsung sejak setahun lalu. karenanya, saat ini sudah memasuki proses finalisasi.


"Alhamdulillah, sudah hampir 100 persen dari kuota caleg Kabupaten/Kota. Tinggal berikutnya menunggu penetapan daerah pemulihan dari KPU setempat," pungkas pria yang akrab disapa Kang Irwan ini.  (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni