Inspektorat Serahkan Rekom Pemeriksaan 18 PNS Bolos ke BKD

SURABAYA (Mediabidik) - Pemeriksaan terhadap 18 pegawai negeri sipil (PNS) yang bolos kerja saat libur natal oleh inspektorat kota Surabaya sudah selesai.

"Rekomendasi pemeriksaan 18 PNS sudah kami serahkan ke BKD, silahkan konfirmasi ke BKD," kata Kepala Inspektorat Sigit Sugiharsono dalam pesan singkat, Rabu (3/1/2018).

Ditempat terpisah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya Mia Shanti Dewi saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya sudah menerima berkas 18 PNS bolos tersebut.

Saat ini kata Mia, pihaknya segera mengirimkan surat ke masing masing kepala OPD tempat 18 PNS bertugas.

"Jadi nanti untuk sanksi apa yang akan diberikan adalah kebijakan dari masing masing kepala OPD. Hal sesuai dengan perda yang berlaku," kata Mia.

Ke 18 PNS diketahui melakukan indisipliner dengan membolos atau tidak masuk kerja jelang dan setelah libur natal tanpa keterangan. Ketidakhadiran belasan PNS itu diketahui dari mesin absensi fingerprint Pemkot Surabaya.

Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, indisipliner yang dilakukan 18 PNS tergolong pelanggaran ringan.

"Meski pelanggaran ringan, tetap ada sanksi bagi PNS yang melanggar dan sanksi itu kewenangan masing masing Kepala OPD. Setelah ada sanksi, baru dilaporkan pada kami kembali untuk dimintakan disposisi Bu Wali," tambah Mia.(pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog