Skip to main content

Poros Emas Siap Ramaikan Pertarungan Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - DPD Partai Gerindra Jatim masih bersikap optimistis poros emas yang terdiri dari koalisi Gerindra, PAN dan PKS di pilgub Jatim 2018 tetap terbentuk. 

Untuk diketahui, Gerindra memiliki 13 kursi DPRD Jatim, PAN 7 kursi dan PKS 6 Totalnya 26 kursi dan cukup untuk mengusung pasangan calon. Jika ditinggal PKS yang cenderung mendukung Gus Ipul - Mas Anas, Gerindra - PAN masih cukup dengan 20 kursi. Tetapi jika ditinggal PAN, Gerindra-PKS hanya 19 kursi dan kurang satu kursi untuk mengusung paslon. 

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Abdul Malik menegaskan, jika Gerindra pada akhirnya nanti tidak mendapat teman koalisi, pihaknya lebih cenderung mendukung poros Gus Ipul - Mas Anas dibandingkan poros Khofifah - Emil, mengapa? 

"Kami lebih memilih Gus Ipul - Mas Anas. Ini karena kami masih berkeyakinan memilih pemimpin itu lebih cocok laki - laki," terangnya, Selasa (28/11).

Menurut politisi yang juga pengacara ini, Gerindra berkomitmen pada aturan partai dan tidak akan menyimpang dari hasil Rakerda.

"Saat itu ada nama Khofifah, Gus Ipul, M. Nuh dan La Nyalla yang diusulkan dalam Rakerda. Khofifah dan Gus Ipul sudah diusung parpol lain, M Nuh tidak berkenan dicalonkan, tinggal nama La Nyalla. La Nyalla tinggal digodok saja dan dipasangkan dengan cawagub dari PAN atau PKS," tuturnya. 

Dia menduga ada skenario besar yang memang membuat Gerindra tidak bisa mencalonkan pada pilgub Jatim. Sinyalemen ini terjadi di Jawa Tengah, Jatim dan Bali. Ini menyangkut kepentingan pilpres 2019.

"Ini kan aneh, dari menteri masih ingin menjadi gubernur, derajatnya kan turun. Ini jelas ada misi khusus untuk pilgub rasa pilpres. Gerindra akan santai-santai saja, kami tidak yakin hanya dua poros. Kami masih yakin ada Poros Emas. Kami sudah berpacaran dan bermesraan, tidak punya etika moral dan etika politik jika PAN dan PKS meninggalkan Gerindra," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni