Skip to main content

PDIP Pasrah Emil Dardak jadi Cawagub Khofifah di Pilgub Jatim

TRENGGALEK (Mediabidik) - Partai banteng moncong putih, partai besutan Megawati Sukarno Putri (PDIP) "menyerah". Karena tak mampu menahan hasrat politik Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak yang ingin maju Pilgub Jawa Timur 2018. Meski upaya mencegah telah dilakukan.

"Kalau kemudian Emil Dardak berubah dan mengambil pilihan politik berbeda, maka keputusan itu di luar kuasa kami. PDI Perjuangan tidak pernah diajak bicara, juga tidak bisa mencegah. Kami pada sikap, mengikhlaskan Emil Dardak yang memilih jalannya sendiri," terang Ketua DPC PDIP Trenggalek, Doding Rahmadi via pesan WhatsApp (WA) nya, Rabu (22/11).

Seperti diketahui, Selasa (21/11) kemarin, suami artis Arumi Bachsin itu telah resmi ditetapkan sebagai bakal calon wakil gubernur (Cawagub) oleh Partai Demokrat mendampingi Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jawa Timur 2018. Penetapan Emil sebagai pendamping Menteri Sosial yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU, itu dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas.

"Sebagai salah satu Parpol pengusung di Pilkada Trenggalek 2015, kami telah berupaya maksimal untuk menjaga keutuhan pasangan Bupati Emil Dardak dan Wakil Bupati Mochamad Nur Arifin. Harmoni pemimpin ini pula yang diinginkan rakyat Trenggalek," aku Doding.

Dia juga menegaskan, sejauh ini hubungan PDIP dengan Emil berlangsung baik. Bahkan, Emil juga tercatat sebagai pemegang KTA (Kartu Tanda Anggota) PDIP. "Kami menduga, bisa jadi Trenggalek tidak membuat betah Bupati Emil Dardak, karena itu tidak tertantang untuk membenahinya."

"Sehingga di tengah jalan Emil Dardak berubah haluan dan mengambil pilihan politik berbeda dari mandat yang diterimanya. Bukankah Pilkada Jawa Timur menjadi tangga untuk kenaikan karir pemerintahan? Itu dugaan kami. Semoga tidak benar," sambungnya.

Sebagai salah satu Parpol yang ikut mengusung pasangan Emil-Arifin di Pilkada 2015, Doding menegaskan, bahwa PDIP berharap Emil meminta maaf kepada rakyat Trenggalek karena demi Pilgub Jawa Timur telah menciderai mandat rakyat yang telah memilihnya di Pilkada Trenggalek dua tahun silam.

Selebihnya, partai Kepala Banteng Moncong Putih ini menaruh harapan besar kepada Wakil Bupati Mochamad Nur Arifin untuk tetap semangat dan istiqomah menyelesaikan mandat serta janji kampanye. "Terlebih nanti pasca-penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur oleh KPU, Pak Bupati harus cuti, dan pimpinan pemerintahan dipegang Wakil Bupati," tandasnya.

Doding juga mengungkap, sebenarnya warga Trenggalek sangat berharap pada Emil untuk bisa membenahi perekonomian di Trenggalek. Sebab hingga saat ini, angka kemiskinan di Trenggalek terus mengalami kenaikan. Di akhir 2015, angka kemiskinan di Trenggalek mencapai 267.274 jiwa, kemudian meningkat menjadi 272.792 jiwa di 2016.

"Warga Trenggalek memang membutuhkan banyak intervensi kebijakan dari pemerintah. Ini belum termasuk pembenahan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menantang kerja keras untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Namun, situasinya sekarang berubah, Bupati Emil Dardak berubah haluan dan memilih ikut Pilkada Jawa Timur 2018," tandasnya. (adr)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni