Skip to main content

LSM GERAK Banyuwangi Gelar Aksi Dukung KPK Brantas Korupsi e-KTP

BANYUWANGI (Mediabidik) - Sejumlah aktifis dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM GERAK) Banyuwangi mendatangi kantor DPRD Banyuwangi menggelar aksi damai terkait kasus e-KTP dengan tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto.

Mereka melakukan orasi dihalaman parkir kantor DPRD Banyuwangi sembari membawa spanduk dan nasi tumpeng bertuliskan KPK, Rabu (22/11).

Koordinator aksi, Sulaiman Sabang dalam orasinya menginginkan agar seluruh institusi mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas berbagai kasus korupsi di Indonesia siapapun tersangkanya.

Menurutnya, aksi ini sebagai ungkapan rasa syukur atas nama rakyat Indonesia melalui LSM Gerak Banyuwangi, karena KPK telah berhasil menangkap raja koruptor yaitu ketua DPR RI, Setya Novanto dan telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi e-KTP.

Sulaiman mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, dalam korupsi e-KTP itu, bukan hanya Setya Novanto CS tapi banyak juga partai yang terlibat didalamnya.

"Kami menegaskan,  kepada Presiden RI agar segera melengkapi segala kebutuhan KPK, baik dari aturan apapun yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, agar bisa sama dengan institusi Polri dan Kejaksaan," ucapnya.

Ditambahkan Sulaiman, hal itu harus dilakukan agar KPK tidak dihina dan dicemooh, apalagi oleh anggota DPR RI yang merupakan wakil rakyat. 

"Mereka (anggota DPR RI) seharusnya melengkapi KPK, karena KPK adalah keinginan rakyat. Mereka menghina KPK karena mereka juga mencuri, dan ingin bebas dari jeratan hukum, ini yang lucu," jelasnya.

Pihaknya juga berharap kepada institusi Polri, agar segera melakukan penangkapan kepada pengacara dan sopir Setya Novanto saat terjadi kecelakaan, karena kedua orang itu jelas-jelas menghambat proses penyidikan.(nng)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni