Skip to main content

Komisi A Segera Panggil Managemen Hotel Amaris

SURABAYA (Mediabidik) - Pasca sidak tunggal yang dilakukan oleh anggota Komisi C, berujung pada kesepakatan setuju terkait, pembangunan Hotel Amaris, yang awalnya anggota Komisi C ini, keras memprotes adanya bangunan hotel tersebut.

Rupanya, hasil sidak tunggal yang dilakukan oleh anggota Komisi C ini pada Hotel Amaris, diduga tidak melakukan koordinasi dari hasil sidaknya  pada Komisi yang lain, yang juga mempunyai kewenangan dalam pembangunan Hotel Amaris.

Terbukti,  Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto, akan memanggil kembali pihak managemen Hotel Amaris dan dinas terkait baik Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.

"Awalnya kan ada protes dari DPRD Provinsi yang kami tindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan yang hasilnya semua pihak akan berkoordinasi. Makanya akan kami panggil lagi untuk meminta hasil koordinasinya seperti apa demi faktor keamanan Gedung Negara Grahadi," tandasnya.

Disis lain, Pemerintah Kota ( Pemkot ) Surabaya kembali mengingatkan pihak Hotel Amaris, agar benar benar mematuhi kesepakatan dengan memasang baja pelindung di sisi gedung, yang menghadap seberang Gedung Negara Grahadi.

Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya Eri Cahyadi, penambahan opsi rangka baja ditujukan agar, tidak ada bagian Hotel yang menghadap ke grahadi.

"Jadi kalau ada jendela atau apapun harus ditutup bisa dengan menggunakan rangka baja," ungkap Eri saat dikonfirmsi.

Eri menambahkan, penambahan opsi izin pembangunan hotel bisa dilaksanakan pihak hotel. "Jadi waktu itu kita persyaratkan seperti itu jika diperlukan bisa berkoordinasi dengan TNI," imbuh mantan Kabag Bina Program ini. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni