Skip to main content

Dewan Minta Lelang Proyek Berjalan Mulai Desember

SURABAYA (Mediabidik) – Rendahnya serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemkot Surabaya yang biasa terjadi jelang tutup tahun, hal itu menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Buchori Imron minta agar lelang proyek oleh pemerintah kota, dilakukan langsung begitu APBD ditetapkan.
Di Surabaya, sebut Buchori, DPRD dan pemkot selalu menggedok APBD di bulan November. Karena itu, pihaknya menyarankan agar sistem lelang sudah berjalan sejak Desember.
"Jadi awal tahun, maksimal Maret, proyek-proyek sudah jalan dan serapan anggaran bisa konstan. Tidak melejit di akhir tahun," kata Buchori, Rabu (22/11) kemarin.
Permintaan ini dia sampaikan, terkait adanya lima SKPD Pemkot Surabaya yang sampai sekarang memiliki serapan anggaran rendah atau tidak sampai 70 persen. Sementara, tahun anggaran 2017 tinggal satu setengah bulan sebelum tutup buku.
Legislator dari PPP itu mengatakan, waktu penyerapan belanja di masing-masing SKPD tidak sampai dua bulan. Kinerja pemkot, tambah Buchori, diukur dari seberapa besar anggaran itu terserap.
"Hingga akhir tahun namun serapannya masih rendah. Lalu bagaimana pelaksanaan program kegiatan yang sudah direncanakan di awal tahun," ujarnya.
Dia menyebutkan, kelima SKPD itu antara lain Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Buchori menilai Dishub serapannya paling rendah ketimbang SKPD lain, karena dari alokasi anggaran sebesar Rp108 miliar baru terserap 40,68 persen.
Ada juga Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya yakni dari alokasi anggaran Rp1,3 trilliun, namun baru terserap 41,4 persen. Begitu juga Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP-CKTR) dari anggaran total Rp903,5 miliar, namun baru terserap 41,6 persen.
Selain itu Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dari total anggaran Rp 400 miliar, hanya terserap 63 persen. Terakhir Dinas Lingkungan Hidup dari anggaran Rp12,8 miliar, yang sudah terserap 66,7 persen.
Dalam rapat evaluasi yang sempat digelar antara DPRD dan Pemkot, ungkap dia, pejabat pemkot kebanyakan menjawab, serapan anggaran baru bisa naik di akhir tahun lantaran kepentingan pembayaran lelang.
Menurut dia, hal tersebut tidak bisa terus dijadikan alasan. "Seringnya lelang jadi alasan. Lelang baru dilakukan tengah tahun, sehingga pengerjaan proyek baru dikebut akhir tahun. Itu menjadi masalah," jelas Buchori.
Oleh karena itu, pihaknya bakal memanggil SKPD yang tidak bisa menyerap anggaran sarana dan prasarana pembangunan Kota Surabaya untuk mempertanyakan kinerja, sekaligus mempertanggungjawabkan anggaran yang masih tersisa cukup besar tersebut.
"Padahal anggaran yang diberikan cukup besar demi pembangunan dan kesejahteraan warga Surabaya," tuturnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni