Skip to main content

Camat Sawahan dan Pengasuh Pondok Pesantren JH Klarifikasi Berita Hoax

SURABAYA (Mediabidik) - Isu yang beredar di media sosial (medsos) tentang dijualnya pondok pesantren Jauharotul Hikmah (JH) serta masih bukanya portitusi di eks lokalisasi dolly diklarifikasi oleh camat Sawahan dan Pengasuh Pondok Pesantren Jauharotul Hikmah (JH), Ustad. Mokhammad Nasih.
 
Dia menyampaikan, munculnya berita ini diawali ketika ada beberapa orang yang mengaku berasal dari komunitas penulis. Mereka melakukan liputan di pondok pesantren Jauharotul Hikmah pada tanggal 10 November 2017. 

Singkat cerita, lanjut Nasih, setelah melakukan liputan, muncul berita broadcast serta di media sosial yang menuliskan bahwa pondok pesantren jauharotul hikmah akan dijual. Parahnya lagi, dalam tulisan itu menyebutkan bahwa Dolly masih buka. 

"Padahal kenyataannya sejak di tutup tahun 2014, Dolly dan jarak tidak ada aktivitas prostitusi dan hiburan malam. Lebih dari itu, Pemkot sering melakukan operasi secara rutin di kawasan Dolly dan jarak," kata Nasih di Pondok Pesantren Jauharotul Hikmah jalan Putat Jaya 4B timur No 4, (20/11/2017). 

Selain itu, Nasih juga mengklarifikasi tulisan yang menyatakan bahwa pondok pesantren JH akan dijual. Dia menegaskan bahwa pesantren ini tidak dijual, melainkan ingin memperluas lagi tempatnya karena sudah tidak cukup untuk menampung banyaknya santri. 

"Bukan dijual, tetapi lebih tepatnya membantu pembelian rumah yang ada disamping pesantren. Kami sudah membayar uang sebesar 100 juta dan masih kurang 200 juta lagi. Nah, untuk segera melunasi uang 200 juta itu, bahasa saya "menjual" (wakaf amal shaleh) yang dalam arti sesungguhnya, mengajak masyarakat yang berkenan membantu untuk keberlangsungan pendidikan di pesantren JH demi kebaikan dan kemajuan Islam," terang Nasih. 

Sementara Camat Sawahan, Yunus sependapat dengan Ust.Nasih. Dia menegaskan bahwa berita di media sosial yang mengatakan dolly buka kembali, tidak benar. Baginya, sejak dolly ditutup Pemkot telah banyak memberikan pelatihan wirausaha dan usaha alih fungsi terhadap warga untuk mandiri dan kehidupan masyarakat saat ini jauh lebih tenang. 

"Kalaupun ada yang mau coba-coba langsung kita tindak," tegas Yunus. 

masih menurut Yunus, selama ini hubungan kita baik, kalau ada apa-apa kita saling koordinasi agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. 

"Hal seperti itu nggak semuanya selesai,  komitmen kami dari awal tetap melakukan pengawasan dan penertiban. Setiap saat kita masih kordinasi dengan Satpol PP, jajaran tiga pilar untuk melakukan operasi disini dan sudah ada 20 lebih pelaku pengusaha karaoke plus pengunjung yang sudah terjaring Satpol PP dimasukkan Liponsos, "pungkasnya. (pan) 


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni