Ads (728x90)

BANYUWANGI (Mediabidik) - Semakin banyaknya pejabat daerah yang terkena kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Menjadi kewaspadaan tersendiri bagi Pemkab Banyuwangi.

Dalam rapat koordinasi bersama, Rabu (20/9) lalu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas telah menekankan kepada seluruh kepala satuan kerja (Satker) dan jajarannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta tidak memberatkan rakyat dengan pungutan liar (pungli).

Oleh karenanya, saat ini terpasang banner 'Stop Pungli' menghiasi beberapa kantor satuan kerja (Satker)  pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

Ironisnya, menyikapi hal itu, masyarakat Banyuwangi masih kurang yakin dan terkesan mengabaikan dengan moto banner 'Stop Pungli' tersebut. Mereka mengaku tidak yakin, satker di Banyuwangi bisa menerapkan slogan itu.

Salah satunya, Danu Budiyono, sebagai salah satu rekanan (Kontraktor) di Banyuwangi, mengaku pesimis satker di Banyuwangi bisa menerapkan seperti slogan yang ada di banner tersebut.

"Jangan-jangan itu hanya sementara, dan tidak permanen," ucap direktur CV. Surya Graha Kencana itu.

Dia pun mencontohkan, di tahun 2016 lalu, pasca penangkapan beberapa anggota DPRD dan Walikota Mojokerto, sebenarnya sudah ada instruksi untuk stop pungli di Banyuwangi. Namun kenyataanya tetap juga.

"Saya berharap saat ini bisa diterapkan permanen, sesuai dengan slogan yg dipasang di banner, sehingga tidak hanya jadi hiasan," tegas Danu.(tim)

Post a Comment