Skip to main content

Redam Aksi Protes,Sekwan Temui Massa GP Ansor

SURABAYA (Mediabidik) - Polemik pembongkaran Masjid DPRD kota Surabaya terus bergulir, pasalnya tidak ada solusi dari perobohan tempat ibadah bagi umat muslim tersebut demi pembangunan gedung baru legislator.

Hadi Siswanto, Sekretaris Dewan (Sekwan) mengatakan, sudah mengajukan alternatif tempat ibadah sebelum pembongkaran Masjid tersebut. " Dulu saya mengajukan gedung balai pemuda yang sebelah barat itu untuk penganti Masjid untuk sementara selama proses pembangun ini," kata Hadi. Kamis (26/10) saat menemui massa GP Ansor diruang kerjanya.

Hadi menambahkan, saya  usul dua tempat ibadah alternatif untuk masyarkat umum dan pegawai dilingkungan DPRD Surabaya," Pertama di atas basmen dan tempat smoking room di lantai dua Gedung DPRD yang selama ini tidak difungsikan, nanti kita rubah menjadi tempat ibadah," terangnya.

Hadi mengatakan, sebelum di usulkan tempat ibadah penggati masjid tersebut disetujui, tiba-tiba berselang beberapa hari sudah dikirimi surat untuk penghentian aktifitas Masjid. " Sebelum ada solusi itu minggu kemaren tepatnya hari Rabu (18/10) lalu, sudah turun surat perintah penghentian aktifitas Masjid, dan itu sudah kami kordinasikan dengan pimpinan," katanya. 

Lanjut Hadi, sebelumnya sudah ada rapat dengan pihak Bappeko dan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya terkait pembongkaran Masjid  tersebut, diakui olehnya dalam pembongkaran tersebut memang sedikit berdampak pada tempat beribadah di lingkungan dewan dan sekitarnya. 

" Sebelum pembongkaran itu kami sudah rapat kordinasi dengan Dinas terkait. Ya, saya usulkan sebagai alternatif itu Gedung Balai Pemuda yang sebelah barat,. Tapi karena banyak aktifitas jadi tidak bisa," ungkap Hadi Siswanto. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni