Skip to main content

PDI P masih Berharap Risma Maju di Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - PDIP sepertinya masih berharap Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk dapat dicalonkan menjadi Cagub Jawa Timur, meski telah mendapat penolakan secara tegas dari Risma.

Dalam kunjungannya Sekjen DPP PDIP ke rumah Dinas Walikota Surabaya, Senin (9/10/2017) Risma memberikan pernyataan mengejutkan, bahwa dirinya tidak berada di Indonesia saat momen pengumuman rekom PDIP ubtuk Pilgub Jatim yang ditetapkan pada 15 Oktober 2017 mendatang.

Kejadian tersebut, terjadi saat wartawan mewawancarai Hasto bersama Risma usai menggelar pertemuan tertutup. Ditengah sesi wawancara, saat Hasto menjelaskan teknis pengumuman rekom PDIP, secara tiba - tiba Risma nyeletuk bahwa dirinya tidak berada di Indonesia pada momen pengumuman tersebut.

"Saya tanggal itu masih di Tokyo Jepang," ujar Risma. 

Hal ini membuat wartawan beralih konsentrasi untuk menanyai perihal ketidak hadiran Risma pada momen pengumuman rekom tersebut. Ketika diitanya apakah mekanisme pemberian rekom harus dihadiri kandidat yang bersangkutan seperti yang dilakukan oleh PDIP pada Pilkada serentak lalu dimana Ahok dipilih sebagai Cagub DKI?. Hasto mengatakan bahwa kandidat yang ditunjuk tidak harus berada di lokasi pengumuman. Bahkan Hasto menyebut untuk kondisi seperti Risma yang tengah berada di luar negri, bisa dilakukan komunikasi jarak jauh.

"Kalau untuk kondisi seperti Bu Risma ini, kan bisa telekonference. Teknologi sekarang kan canggih tidak tersekat lagi jarak dan waktu," elaknya.

Saat ditekankan apakah Risma juga berpeluang untuk ditunjuk menjadi Cagup Jatim dari PDIP, Hasto mengaku sangat mungkin dengan melihat rekam jejak serta keberhasilan Risma dalam memimpin kota Surabaya.

"Kalau itu, saya katakan sangat mungkin, kita bisa lihat track record bu Risma, sangat bagus," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni