Skip to main content

Dewan Ngotot Loloskan Dana Revitalisasi Untuk RPH

SURABAYA (Mediabidik) - Walaupun Walikota Surabaya Tri Risma Harini sudah menolak dana revitalisasi penyertaan modal sebesar rp 30 milliar untuk Rumah Potong Hewan (RPH) Jalan Pengirikan Surabaya, ternyata tidak menyurutkan semangat Komisi B DPRD Surabaya untuk tetap meloloskan anggaran tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Eddi Rahmat Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, bahwa hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya telah menjadikan dasar yang kuat untuk bisa meningkatkan kinerja dan layanan salah satu perusahaan daerah milik pemkot Surabaya ini.

"Prinsipnya, ya seperti hasil sidak kemarin, itupun Ketua (Armuji-red) juga tau, dan kami akan tetap mendukung RPH terkait perbaikan sarana dan prasarannya," ucapnya. Senin (2/10/2017)

Politisi partai Hanura ini juga berusaha menjawab pernyataan Wali Kota Tri Rismaharini yang masih mempersoalkan soal perbaikan manajemen RPH.

"Kalau soal perbaikan manajemen dan sebagainya, itu kan bisa dikomunikasikan dengan Bawas, Wali Kota cukup memanggil dia (Bawas-red) saja, apa sih susahnya," tandasnya.

Tidak hanya itu, Eddi juga juga meminta kepada Wali Kota Surabaya untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak sekaligus obyektif dalam menilai.

"Sebaiknya Wali Kota mendengarkan informasi dari berbagai pihak, atau meminta penjelasan dari Bawas, ini tidak mengada-ada kok, kami sudah melihat sendiri di lokasi seperti apa kondisinya, jadi yang obyektif dong," pungkasnya.

Untuk diketahui, beberapa hari lalu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap menyatakan penolakannya meskipun Komisi B DPRD Surabaya berpendapat jika RPH Surabaya di Jl Pegirikan sangat memerlukan kucuran dana penyertaan modal untuk perbaikan berbagai sarana dan prasarana.

Bahkan Risma- sapaan akrab Tri Rismaharini- mengaku trauma jika harus menyertakan modal untuk saat ini, jika persoalan keuangan sebelumnya diselesaikan secara tuntas.

Tidak hanya itu, Wali Kota yang baru saja mendapatkan penghargaan dari Unesco ini juga mengaku telah menggandeng pihak Kejaksaan untuk mengusut keberadaan uang yang dicurigainya hilang.

Dan diakui jika Kejaksaan yang dilapori adalah wilayah Tanjung Perak, meskipun belakangan dikabarkan mendapat bantahan dari Kasintel Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni