Skip to main content

Komisi C Sidak Pembangunan Hotel Amaris

SURABAYA (Mediabidik) - Polemik pembangunan Hotel Amaris di Jalan Taman Apsari Surabaya masih menjadi perhatian DPRD Surabaya, karena lokasinya sangat berdekatan dengan Gedung Negara Grahadi, dan telah menjadi pemberitaan sejumlah media.

Meski sempat mendapat pelarangan dari petugas keamanan proyek, Vinsensius Awey Anggota Komisi C DPRD Surabaya tetap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan untuk meninjau langsung pelaksanaannya. Apakah telah melaksanakan rekomendasi hasil hearing atau belum.

"Ingin melihat lebih dekat terkait persoalan yang diberitakan di beberapa media, sekaligus untuk melihat pelaksanaan rekomendasi yang diberikan komisi C saat hearing waktu itu," ucapnya. Selasa (17/10/2017)

Dengan alasan gedung telah terbangun dan persyaratan perijinan telah dilengkapi, Awey menyatakan tidak sepakat jika dilakukan pembongkaran karena dinilai sebagai sikap dan tindakan yang tidak berdasar.

"Saya memang tidak sepakat jika dilakukan pembongkaran, itu tidak beralasan, karena secara aturan perijinan tidak ada yang dilanggar," tandasnya.

Sebaliknya, Awey justru sepakat jika keberadaan Hotel Amaris yang belakangan dipersoalkan, justru dijadikan sebagai bahan kajian dan acuan untuk menambah klausul di aturan Perda Kota Surabaya yang dinilainya masih perlu dilengkapi. 

"Sebaiknya justru dijadikan acuan untuk melengkapi aturan Perdanya, bagaimana soal kawasannya (zona), kemudian soal ketinggian sebuah bangunan yang berdekatan dengan obyek vital milik pemerintah. Ini perlu, jangan setelah terbangun baru diributkan," imbuhnya.

Namun politisi asal partai Nasdem ini juga tetap berharap agar pemilik gedung bersikap bijaksana dan memiliki itikat baik dalam merespon kekhawatiran sejumlah pihak terkait keamanan Gedung Negara Grahadi.

"Bisa dipasang pelindung atau melakukan desain ulang jendelanya, agar bisa meminimalisir kemungkinan yang dikahwatirkan, yang tentu dengan tidak merusak estetika gedung," tandasnya.

Tidak hanya itu, Awey juga meminta kepada pemerintah diatasnya (Prov dan Pusat-red) untuk segera membuatkan aturan soal pendirian gedung yang berdekatan dengan gedung-gedung vital milik pemerintah, terutama yang berpotensi menerima tamu-tamu kenegaraan. 

"Ada baiknya pemerintah pusat juga mulai merancang aturan terkait pendirian gedung yang bersebelahan dengan obyek-obyek vital milik negara, supaya ada aturan yang jelas," pungkasnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni