Skip to main content

Risma Bantah Maju Pilgub Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Banyak kalangan menilai, bahwa kunjungan mantan Presiden RI ke-5 itu, bermaksud meminang Wali kota Surabaya Tri Rismaharini agar bersedia di calonkan dalam pemilihan kepala derah (Pilkada) Jatim 2018 mendatang. Bahkan sejumlah media massa menulis tentang pemberitaan terkait pasangan calon Gubernur (Cagub) dan calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jatim asal PDIP akan di isi oleh pasangan Tri Rismaharini dan Abdullah Azwar Anas Bupati Banyuwangi.

Indikasi ini terlihat pada kunjungan Megawati ke Jawa Timur yang waktunya dilakukan disaat akan berlangsungnya pengumuman Cagub dan Cawagub asal PDIP, sekaligus interaksi putri proklamator ini yang nampak harmonis dengan Tri Rismaharini dan Abdullah Azwar Anas. Menyikapi hal itu, secara tegas Wali kota Tri Rismaharini menyatakan, bahwa kunjungan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, tidak membicarakan soal Pilkada Jatim 2018 mendatang. Apalagi membahas soal dirinya untuk maju pencalonan sebagai Cagub Jatim dari PDIP.

"Sumpah demi Allah tidak ada pembahasan soal Pilkada Jatim. Boleh saya sumpah pocong kalau saya bohong. Kita hanya ngobrol soal pertanian, peternakan dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan saya dikenalkan kepala-kepala daerah asal PDIP lainnya yang bisa membantu men-suplai telor bebek untuk di buat telor asin bagi masyarakat," ungkap Risma dihadapan para pimpinan redaksi media massa sekota Surabaya, yang menggelar pertemuan di rumah dinas Walikota, Rabu(13/9/2017) sore.

Ia menambahkan, sejak awal dirinya sudah berkomitmen untuk tetap memimpin Surabaya sampai habis massa tugasnya, meskipun nama saya masuk dalam berbagai bursa penjaringan kepala daerah dan bahkan menteri. Komitmen ini, juga sering dirinya sampaikan berulang-ulang kepada Ketua Umum PDIP. Dalam berbagai survey calon kepala daerah, Lanjut Risma, namanya selalu muncul untuk dicalonkan. Bahkan saat penyusunan struktur Kabinet pemerintah Joko Widodo(Jokowi), namanya juga tersiar diberbagai media massa untuk menempati salah satu posisi menteri.

"Setiap survey kepala daerah sampai penyusunan menteri, nama saya kok selalu muncul. Dulu Gubernur DKI Jakarta, sekarang Gubernur Jatim, nama saya terus muncul. Tapi tetap saya tidak tergiur, ini bukan karena saya mengabaikan keinginan masyarakat Jatim, namun lebih pada kekuatiran saya untuk gagal nanti.  Apa jawaban saya kalau ditanya malaikat," tandas Risma.

Wali kota peraih penghargaan terbanyak dari dalam dan luar negeri ini, juga menjelaskan, menjabat wali kota kemudian menjabat lagi menjadi seorang gubernur dan bahkan menteri hingga Calon Presiden(Capres) pun, dianggapnya bukan suatu kenaikan peringkat prestasi. Bagi Risma, prestasi seorang kepala daerah adalah bisa mengentas kemiskinan.

"Jujur ya, kalau saya mau memilih, maka saya akan memilih mencalonkan Cagub DKI lalu. Disana wilayahnya lebih kecil dan mudah terjangkau sehingga masalahnya bisa dilihat langsung. Kalau Jatim jarakmya jauh-jauh yang tidak mungkin saya kunjungi setiap saat. Belum lagi kompleks permasalahannya yang begitu luas dan rumit serta bermacam-macam. Ini gak sanggup saya, karena bagi saya prestasi itu bukan naik peringkat tapi bisa mengentas kemiskinan," imbuhnya.

Risma memaparkan, persoalan kemiskinan di Jatim hampir setiap daerah berbeda masalahnya yang butuh penangan serius untuk menekannya. "Kalau jaraknya berjauhan dan prilaku masyarakatnya masih belum maju, maka saya kuatir gagal. Sehingga saya memilih memimpin di Surabaya. Tidak ada niatan untuk maju Cagub Jatim, apalagi Capres. Itu jauh dari keinginan saya," pungkas Risma.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni