Skip to main content

Risma Terima 4 Pelajar yang Tergabung Dalam APS, Diruang Kerjanya

SURABAYA (Mediabidik) - Kedatangan empat pelajar yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Surabaya (APS) di ruang keja walikota, Selasa (8/8) kemarin, menjadi tamu spesial Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Mereka adalah Aryo Seno Bagaskara dari SMAN 5 Surabaya, Rafli R dari SMAN 2, Nabila Yasmindra dari SMAN 18 dan Kitaro Desmon Santoso dari SMAN 4. Selama kurang lebih satu jam, mereka menyampaikan banyak hal. Diantaranya perkembangan kondisi pelajar SMA/SMK di Surabaya.

Aryo Seno Bagaskara selaku "juru bicara" mewakili teman-temannya menyampaikan, kedatangannya ke ruang kerja wali kota karena ingin sowan dan bisa tetap menjalin hubungan baik meskipun pengelolaan SMA/SMK kini ada pada Pemerintah provinsi Jawa Timur dan tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Menurutnya, Wali Kota Risma ibarat orang tua bagi mereka.

"Dulu sewaktu di Orpes (organisasi pelajar Surabaya) kami sering berkumpul dan mengobrol dengan Bu Risma. Ini agak lama tidak bertemu beliau. Karena itu kami sowan ke sini," jelas Seno.

Selain menyampaikan rencana membentuk komunitas resmi pelajar Surabaya dan melakukan kongres pelajar, Seno juga menceritakan uneg-uneg nya setelah SMA/SMK tidak lagi gratis setelah tidak lagi dikelola Pemkot. Awal nya, dia dan beberapa teman-temannya sempat was-was tidak bisa membayar SPP dan khawatir kegiatan sekolah akan tidak berjalan lancar. "Awalnya kami kadang lupa kalau bayar karena tidak terbiasa. Jadi bayarnya sering telat. Tapi seiring waktu, kami mulai beradaptasi. Dan sekolah juga memberi toleransi, telat nggak apa-apa," sambung pelajar SMAN 5 Surabaya ini.

Namun, Seno tidak menutupi kebanyakan yang mampu membayar itu adalah mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Di sisi lain, dia menyebut ada beberapa teman-temannya yang kesulitan membayar SPP. Karenanya, dia bersama beberapa teman kemudian mendata teman-teman nya yang memang kesulitan untuk membiayai sekolah nya (membayar SPP). "Memang ada beberapa yang belum bisa bayar. Teman-teman pernah urunan untuk membantu bayar SPP," sambung dia.

Wali Kota Tri Rismaharini menitip pesan kepada Seno dan kawan-kawannya untuk ikut mengawal dan melaporkan bila ada teman-teman sekolahnya yang tidak bisa membayar SPP dan terancam putus sekolah. "Saya nitip tolong, teman-teman mu yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak bisa bayar, tolong disampaikan ke saya," ujar wali kota.  

Wali kota juga berpesan, meskipun pengelolaan SMA/SMK tidak lagi dipegang Pemkot, tetapi Seno dan kawan-kawannya harus terus semangat bersekolah dan berprestasi. Terlebih, mereka memiliki potensi. "Yang paling penting, kalian harus berhasil. Kalian harus membanggakan orang tua kalian, kota dan negara dengan prestasi kalian," sambung wali kota.   

Organisasi Pelajar Surabaya dulu awalnya dibentuk dengan harapan sebagai wadah untuk menyerap apa yang ingin disampaikan oleh pelajar SMP dan SMA di Surabaya. Ini sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Dalam perjalanan nya, mereka kemudian dimaksimalkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai konselor sebaya alias pendamping bagi teman mereka yang mengalami masalah. "Ternyata konselor sebaya ini efektif untuk membantu menangani permasalahan teman-temannya di sekolah. Masalah di sekolah sangat kompleks dan kita bisa langsung tangani. Terbukti, angka kenakalan remaja turun drastis," ujar wali kota.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni