Skip to main content

Terkendala Pembebasan, Jembatan Ratna Bakal Batal Dilaunching

SURABAYA (Mediabidik) - Pembangunan jembatan Ratna Jalan Ngagel Surabaya, rencananya akan dilaunching oleh Walikota Surabaya Tri Risma Harini pada tanggal 10 November, pada puncak peringatan hari Pahlawan mendatang, bakal tertunda.

Pasalnya di situ masih berdiri bangunan gudang seluas 310 m2 milik Nurlena warga jalan Ngagel No 141 Surabaya, yang disinyalir menghambat akses jalan masuk ke jembatan Ratna dari sisi timur jalan Ngagel. 

Seperti yang disampaikan lurah Ngagel Mudita mengatakan, dia (Nurlena) tetap ngeyel punya bukti kepemilikan berupa surat igendom. Walaupun dibawa ke pengadilan saya yakin tetap kalah, tapi itu urusan dia dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). " Kalau kita kan, khawatirnya pembangunan jembatan terhambat." kata Mudita saat ditemui dikantornya jalan Lombok, Jumat (11/8).

Lanjut Mudita, Kemarin ta tanyakan ke bagian hukum Hotlan, kalau dia gugat dan masih proses hukum kemudian, pemkot menertibkan salah ngak, katanya nggak masalah. " Tahun 95 orang tua dari Nurlena dapat ganti rugi bangunan dari BBWS sebesar Rp 90 juta dan nggak terima minta ganti rugi adalah putunya, anak dari Nurlena, kalau bu Nurlena ngak masalah. Yang tetep ngeyel itu anaknya, apalagi sekarang di tunggangi LSM Mojopahit Brawijaya yang sekarang terpasang disana, "bebernya. 

Saat ini pembangunan jembatan Ratna sudah mencapai hampir 70 %, sedang waktu yang tersisa dari jadwal penyelesaian pekerjaan kurang lebih dua bulan. Karena Walikota Surabaya Tri Risma Harini menargetkan pada tanggal 10 November mendatang, jembatan tersebut sudah bisa dilalui. (pan)  

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni