Skip to main content

Terbitnya Permen KKP, Diharapkan Mampu Kendalikan Importasi Garam

SURABAYA (Mediabidik) - Kementrian KKP akan segera menerbitkan peraturan menteri (permen) pengendalian importasi garam. Hal itu bertujuan untuk mengatasi kelangkaan garam, baik garam untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kebutuhan industri.

Hal ini di sampaikan Yusuf Rohana. Menurut anggota komisi B Jatim yang membidangi perekonomian menerangkan dengan permen tersebut diharapkan dapat dikendalikan stok dan harga garam konsumsi. 

" Seperti yang di sampaikan Direktur Jasa Kelautan Pak Abduh kepada  komisi B DPRD Propinsi Jatim," ujar Yusuf Rohana saat di temui di ruang kerjanya, Sabtu (5/8).

Politisi asal PKS Jatim ini menambahkan bahwa dalam peraturan tersebut diantaranya akan diatur waktu importasi, jumlah importasi maupun harga patokan. Waktu importasi akan diatur agar tidak berbarengan dengan waktu panen raya garam rakyat. Dengan batasan, import hanya boleh dilakukan dua bulan sebelum panen garam dan satu bulan setelah panen garam. Dengan demikian diharapkan tidak akan merugikan para petambak garam karena turunnya harga.

Sedangkan jumlah importasi juga akan dibatasi berdasarkan perkiraan jumlah panen garam rakyat. Dengan demikian dapat dijaga keseimbangan jumlah stok garam. Maka itu, masih terang Yusuf Rohana, Komisi B DPRD jatim meminta pemerintah dalam hal ini kementrian KKP harus menguatkan keberpihakannya kepada petambak garam dengan membantu para petambak garam agar produksinya meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Dengan demikian kebijakan importasi harus menjadi langkah terakhir. Sedangkan proses importasi bahan baku garam konsumsi sebaiknya diberikan kepada BUMN dengan harapan tidak mengedepankan aspek komersial tetapi lebih mempertimbangkan stabilitas stok serta harga garam.

"Mempertimbangkan patokan harga garam yang pantas, yang menjamin para petambak garam bisa hidup layak dengan tidak memberatkan konsumen," pungkas ketua F PKS tersebut. (Rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni