Skip to main content

Siap Perjuangkan Pemerataan Pendidikan Dan Kesehatan Sampai Daerah Pelosok

SURABAYA (Mediabidik) – Peralihan kewenangan sekolah SMA/SMK yang saat ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, dirasa masih terjadi kesenjangan sosial terhadap perlakuan sekolah SMA/SMK yang ada di daerah pelosok pedesaan khususnya sekolah swasta, pasca peralihan kewenangan sekolah dari pemerintah kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Provinsi. Pemerintah Provinsi harus bisa meningkatkan mutu pendidikan yang terjadi di sekolah yang ada di daerah pelosok pedesaan.
     
Muhammad Reno Zulkarnaen,S,IP Wakil Rakyat Jatim yang maju dari daerah pemilihan Jember dan Lumajang melihat pendidikan SMA/SMK yang berada di daerah pinggiran saat ini harus mendapat perhatian yang sama dari Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Pendidikan Jawa Timur, karena anggaran untuk memajukan seolah-sekolah SMA/SMK yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur cukup besar.
     
" Saatnya sekolah SMA/SMK yang ada di Jawa Timur khususnya yang ada di daerah pinggiran pelosok daerah mendapatkan perlakuan yang sama terkait bantuan yang di berikan dari pemerintah baik itu bantuan tentang sarana dan prasarana pendidikan serta para penempatan guru yang berpengalaman," tegas Reno saat di temui di ruang kerjanya, Selasa (15/8).
      
Diterangkan Politisi asal Partai Demokrat Jatim ini bahwa kualitas akses pendidikan yang ada di Jawa Timur harus lebih bagus dan sekolah gratis harus tetap diperoleh, terutama sekolah yang ada di daerah pinggiran pedesaan, karena kita ketahui sekolah yang ada di daerah pinggiran sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintrah Provinsi terkait bantuan sekolah gratis.
    
Selain itu masih terang Reno yang duduk di Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini, juga menghimbau terhadap pemerintah supaya tidak membedakan pelayanan terhadap warga yang tak mampu apalagi BPJS saat ini terkesan tebang pilih.
    
" Jangan karena pasien BPJS warga tak mampu, terus senaknya sendiri pihak rumah sakit memperlakukan mereka, Sebab ini menyangkut nyawa kemanusiaan, sehingga pihak rumah sakit harus menyamakan keutamaan pelayanan masyarakat yang menggunakan kartu BPJS dengan pasien umum, " himbau Reno. 
    
Maka itu pada tugas reses dalam menjaring aspirasi masyarakat nanti, saya berharap kepada Pemerintah Provinsi untuk melakukan pemerataan pelayanan baik sektor pendidikan maupun sektor kesehatan. 

" Pada reses nanti saya fokus supaya Pemerintah Provinsi untuk tetap koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memajukan daerahnya masing- masing khususnya wilayah Jember dan Lumajang utamanya pendidikan dan kesehatan, sehingga masyarakat bisa menikmati pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan dengan baik," pungkasnya. (rofik)  

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni