Risma Pesan Agar 166 PNS, Mendoakan Warga Surabaya Lebih Sejahtera

SURABAYA (Mediabidik) - 166 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang tahun ini akan berangkat menunaikan ibadah haji, walikota berpesan agar tidak lupa untuk ikut mendoakan warga Surabaya agar bisa menjadi lebih sejahtera.

Pesan tersebut disampaikan wali kota ketika memberikan pengarahan kepada para PNS yang akan menunaikan ibadah haji di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Selasa (1/8/2017). Ikut hadir dalam pengarahan tersebut, Sekkota Surabaya Hendro Gunawan dan beberapa kepala dinas dan camat.

"Saya nyuwun tulung (minta tolong) dibantu doa. Bukan untuk saya, tetapi untuk warga Surabaya agar bisa lebih sejahtera. Insya Allah bila banyak yang mendoakan akan semakin bagus," ujar wali kota.

Disampaikan wali kota, sebagai kepala daerah, dirinya selama ini telah berdoa dan berusaha untuk membuat warga Surabaya lebih sejahtera. Usaha itu diwujudkan dalam berbagai program untuk warga Surabaya yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Upaya untuk membuat warga Kota Pahlawan lebih sejahtera itu diantaranya dengan program pendidikan gratis, kemudahan mendapatkan akses layanan kesehatan, makanan gratis hingga pemberdayaan ekonomi untuk anak-anak muda dan ibu-ibu rumah tangga.

"Saya sudah berusaha agar warga Surabaya sejahtera. Tapi saya khawatir masih ada yang tersembunyi yang belum sejahtera karena mungkin belum terdata lurah atau camat. Jadi tolong dibantu doa warga Surabaya yang kurang beruntung. Minimal setiap hari bisa makan dan bisa berobat," sambung wali kota.

Untuk tahun ini, ada 166 pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Dari jumlah tersebut, selain guru dan camat, ada beberapa kepala dinas yang juga mendapat panggilan beribadah ke tanah suci. Mereka yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Kepala Satpol PP Kota Surabaya. Juga ada lima orang camat. Yakni Camat Sawahan, Camat Tambaksari, Camat Lakarsantri, Camat Dukuh Pakis dan Camat Suko Manunggal. Selebihnya ada dari guru.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi menambahkan, bagi PNS di lingkungan Pemkot Surabaya yang menunaikan ibadah haji, mereka berangkat dengan menggunakan aturan hak cuti besar. Selama berhaji, sambung Mia, mereka akan tetap menerima gaji pokok. "Mereka tidak menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP), tetapi tetap terima gaji pokok," ujar Mia.(pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog