Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - Program sertifikasi massal yang digagas Menteri Agraria Sofyian Jalil pada bulan Oktober 2016 lalu di Graha Sawunggaling lantai 6 gedung Pemkot Surabaya, bakal gagal dinikmati warga Surabaya khususnya warga kelurahan Sumberejo kecamatan Pakal Surabaya.

Pasalnya, program sertifikasi massal swadaya (SMS) yang ada dikelurahan Sumberejo tidak berjalan efektif alias mandeg sesuai program pemerintah. 

Rubiadi Kasi Pemerintahan kelurahan Sumberejo kecamatan Pakal mengatakan, sampai sekarang petugas dari BPN I belum ada yang datang ke kantor kelurahan, katanya nunggu SK baru, "Katanya ada perubahan petugas dan seluruh berkas suruh simpan di kelurahan, "kata Rubiadi, Senin (28/8).

Masih menurut Rubiadi, sementara masih ada sepuluh berkas yang menumpuk di kelurahan," Kata pak Lurah nunggu SK petugas di kelurahan Sumberejo, di kelurahan Sumberejo sendiri yang jadi cuma sedikit. Tapi banyak yang belum, "ucapnya. 

Hal senada dikatakan Lurah Sumberejo Iwan Akhmadi saat dikonfirmasi mengatakan, petugas BPN ngak pernah datang kesini, sejak munculnya ada pergantian petugas dan SK barunya tidak ada sampai sekarang. 

" Setelah lebaran hingga sekarang, kordinator di kelurahan Sumberejo pak Junaedi, tapi hingga saat ini belum pernah menghubungi dan tidak ada petugas yang kesini blas, "terangnya. 

Iwan menambahkan, biasanya di sini tiap Rabu, tapi setelah pergantian orang baru tidak ada yang kesini, " Kita juga menunggu, sampai saat ini sudah ada 10 pemohon yang belum masuk. Sebelumnya sudah ada lima puluhan dan yang jadi sekitar sepuluhan, "jelasnya. 

Lanjut Lurah Sumberejo, masalahnya disini tidak ada surat resmi dari BPN, cuma lisan saja," Jadi terkesan rancu dan tidak ada tersistem, seperti pemberitaun siapa saja yang menerima sertifikat, cuma daftar nama saja dan saya disuruh hubungi nama saja dan sudah ta sampaikan ke RW, entah itu RW hubungi saya juga tidak tau, "keluhnya. 

Perlu diketahui, program sertifikasi massal swadaya (SMS) yang dicanangkan Menteri Agraria Sofyan Jalil swbelumnya banyak dikeluhkan warga mulai dari sosialisasi sampai proses pembuatan sertifikat tanah yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang digembar gemborkan selama ini. (pan) 

Post a Comment