Ads (728x90)


SURABAYA (Mediabidik) – Guna menindaklanjuti temuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di sungai Gandusari Blitar. Pemkot Surabaya melakukan evaluasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) di wilayah kota Surabaya. 

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, usai mengikuti Rapat Paripurna di gedung DPRD Surabaya. Ia menegaskan, pihaknya akan memastikan apakah kartu tersebut memang milik warga Surabaya, sudah terdaftar dan sudah menerima atau belum.

"Datanya resmi atau tidak, nanti kita check dan koordinasikan dengan teman-teman di lapangan," tuturnya. Selasa (25/7).

Whisnu mengungkapkan, beberapa warga yang terdaftar, namun belum menerima, pada akhirnya menerima setelah diusulkan pemerintah kota ke pemerintah pusat.

"Makanya kita akan lihat datanya, apa warga yang belum menerima sudah mendapatkan penggantinya, atau memang data terbuang tersebut karena salah pengiriman" katanya.

Wakil Walikota memastikan sejauh ini soal kartu Indonesia Sehat sudah tersosialisasi hingga tingkat kelurahan. Untuk itu, menurutnya, dengan adanya kabar kartu KIS warga Surabaya terbuang di Blitar, akan segera di cross check faktanya di lapangan. "Kita akan check dulu semuanya," pungkasnya.

Ketika ditanya apakah ada unsur kesengajaan, Whisnu Sakti menyatakan, pihaknya belum berpikir sejauh itu, karena akan mengecheck dahulu.

Sementara itu, Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya, Agustin Poliana menyatakan, dirinya tak negative thingking. Ia menduga, kartu KIS tersebut bisa saja jatuh, kemudian dianggap barang tak penting akhirnya dibuang ke sungai. "Tidak menutup kemungkinan, kartu itu jatuh terbawa arus," paparnya.

Namun, ia mengakui, pengiriman Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke para penerimanya menggunakan jasa pengiriman, melalui kantor pos dan sebagainya. "Data (penerima) yang ada berdasarkan BPS," kata Politisi PDIP.

Agustin berjanji akan mengevaluasi program KIS di Kota Surabaya. Pihaknya akan mempertanyakan masalah katu KIS warga Surabaya yang ditemukan di Blitar ke Dinas kesehatan. "Apakah ada unsur kesengajaan atau sudah tergantikan," tandasnya.

Menurutnya, Kartu Indonesia Sehat, bagai masyarakat miskin merupakan kebutuhan yang tak bisa ditunda. (pak)

Post a Comment