Ads (728x90)


SURABAYA (Mediabidik) - Kepala Badan Ansor Anti Narkoba (BAANAR) Kota Surabaya, Muhammad Khoiril Roziqin menilai komitmen calon pemimpin Jawa Timur ke depan terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangat penting, karena yang bersangkutan memimpin 38 kabupaten/kota termasuk Kota Surabaya.
         
Mengingat proses penjaringan kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur sudah dilakukan oleh sejumlah partai politik. Sejumlah partai pun membuka pendaftaran secara terbuka, diantaranya PDI Perjuangan, Partai Demokrat dan Hanura. Sejumlah syarat ditetapkan oleh partai tersebut kepada para pendaftar. Sayang tak satupun partai yang mensyaratkan kandidat Cagub-Cawagub bebas dari narkoba
        
M.Khoiril Roziqin yang juga Aktivis GP Ansor yang akrab disapa Roziqin itu menyampaikan Provinsi Jawa Timur adalah provinsi nomor dua yang peredaran narkobanya terbesar di Indonesia. Sekitar 800 ribu warga Jatim disinyalir mengkonsumsi narkoba. Sementara Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi menjadi target utama peredaran narkoba. Karena itu, narkoba sudah menjadi masalah yang sangat krusial dan mendesak untuk diperangi. 
      
"Memerangi narkoba tak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum seperti polisi dan BNN. Kepala daerah juga harus turun tangan memerangi peredaran narkoba. Karena itu calon gubernur harus bersih dan anti terhadap narkoba," terang Roziqin, Selasa (25/7).
         
Kader muda NU ini mengingatkan peristiwa Bupati Ogan Ilir yang baru dilantik tapi belakangan ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) karena mengkonsumsi narkoba. Karena itu, agar peristiwa serupa tak terjadi di Jawa Timur, pihaknya berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng BNN melakukan tes narkoba kepada para calon kepala daerah termasuk cagub dan cawagub.

Pihaknya berharap setelah ditetapkan sebagai kandidat resmi oleh KPU Jatim, para Cagub dan Cawagub harus menjalani tes kesehatan lengkap, tak hanya kesehatan fisik dan kejiwaan. Tapi juga tes urine sampai tes rambut. Bagi yang positif narkoba harus didiskualifikasi oleh KPU.
      
"KPU bisa menggandeng BNN Provinsi atau Kota Surabaya untuk tes narkoba bagi cagun dan cawagub. Sebab, BNN punya alat yang canggih untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba, baik lewat tes urine, tes darah maupun tes rambut," jelasnya.
       
Hal senada disampaikan oleh Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika dan Psikotropika (Granat) Jawa Timur, Arie Soeripan Tyawati. Menurut Arie, seharusnya partai politik menjadikan isu pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi isu strategis dalam pilgub ini. Diantaranya dengan mensyaratkan bebas narkoba kepada para kandidat yang mendaftar sebagai cagub maupun cawagub.
       
"Calon pemimpin itu tak hanya harus bersih dari korupsi tapi juga bersih dari narkoba. Karena itu kami menantang para kandidat cagub dan cawagub untuk tes urine untuk membuktikan mereka bersih dari narkoba," tegas perempuan aktivis anti narkoba itu,
      
Arie melanjutkan, moralitas menjadi syarat penting bagi seorang calon pemimpin. Karena itu salah satu parameternya adalah komitmen mereka dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, komitmen memerangi narkoba tak kalah penting dari isu populis lain, seperti kesejahteraan, kesehatan maupun pendidikan. 
       
Terlebih, lanjut Arie, bahaya narkoba sangat dahsyat karena merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Tak hanya generasi muda yang disasar, belakangan remaja dan anak-anak juga menjadi sasaran peredaran narkoba.
      
"Komitmen pemberantasan narkoba harus dimulai dari pemimpin, karena itu saya berharap pemimpin Jatim ke depan harus punya komitmen memerangi narkoba," ujar aktivis Lions Club tersebut. (rofik)

Post a Comment