Ads (728x90)


SURABAYA (Mediabidik) – Meskipun puasa baru dijalani beberapa hari, akan tetapi sudah banyak dijumpai hampir di setiap pusat perbelanjaan atau Mal maupun pedagang musiman yang menawarkan bingkisan lebaran (Parcel) sudah banyak di temukan, namun terkadang banyak masyarakat yang yang menjadi korban akibat makanan dan minuman kaleng yang ada di dalam parcel tersebut kadaluarsa alias ekspixed.
    
Ach .Firdaus Febrianto,SH.MM Anggota Komisi B DPRD Jatim membidangi Perekonomian merasa prihatin melihat sering kali masyarakat menjadi korban akibat ulah pedagang atau pengusaha nakal yang masih menjual makanan dan minuman kaleng yang sudah kadaluarsa alias basih.
     
" Ini sangat berbahaya karena menyangkut nyawa seseorang akibat menkonsumsi makanan dan minuman kaleng yang ada di dalam bingkisan parcel dan bisa mengakibatkan masuk rumah saklit hingga harus opname karena karacunan makanan yang sudah jatuh tempoh alias kadaluarsa," tegas Firdaus saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (31/5).
     
Politisi asal Fraksi Partai Gerindra Jatim ini sangat menyayangkan sikap pemerintah dalam hal ini Disperindag Jatim maupun BPOM yang sepertinya kurang tegas dan tanggap terhadap persoalan yang terjadi dilapangan tentang bingkisan lebaran seperti parcel yang isinya kadaluarsa.
    
" Seharusnya Disperindag dan BPOM melakukan pengawasan ketat hingga tingkat kartel sebab persoalan mamin parcel kadaluarsa ini biasanya diduga dilakukan di tingkat produsen paling bahwa yang melakukan kecurangan tersebut," terang Firdaus yang 2 periode duduk sebagai wakil rakyat Jatim ini.
     
Maka itu, lanjut politisi yang maju dari dapil Gresik dan Lamongan ini mendesak kepada dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat terhadap makanan dan minuman kaleng yang di kemas dalam bingkisan lebaran berupa parcel untuk mengecek tanggal beredarnya.
   
" Jangan sampai kejadian yang sudah -sudah masyarakat yang menjadi korban keracunan, gara-gara mengkonsumsi makanan dan minuman kaleng karena ekspixed dan ini sangat berbahaya sekali, bila di temukan dilapangan pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pedagang nakal tersebut," terang mantan Anggota Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini. (rofik)
     
     

Post a Comment