Skip to main content

Risma Setuju Pejabatnya Diperiksa Kejaksaan dan Polda Jatim

SURABAYA (Mediabidik)  - Walikota Surabaya Tri Rismaharini setuju pejabat dilingkungan Pemkot Surabaya baik yang aktif maupun non aktif diperiksa Kejaksaan Negeri Surabaya. Hal ini dilakukan guna menelusuri siapa saja yang oknum yang terlibat dalam hilangnya 11 aset milik pemkot Surabaya. 

Hal itu disampaikan Risma saat menghadiri diskusi panel bertema Upaya Penindakan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Aset Negara dan Daerah di Kabinet Coffe Pakuwon Square AK 2 no 26 jalan Yono Soewoyo, Lidah Wetan Surabaya, Senin (3/4).

"Saya sampaikan setuju, teman-teman yang ada dipemerintah kota dulu ada kaitan sudah dipanggil Kejaksaan maupun Polda Jatim,"terang Risma usai menghadiri Diskusi Panel yang diselenggarakan Lensa Indonesia. 

Disinggung soal sanksi bagi oknum pejabat pemkot yang diduga terlibat dalam pelepasan aset, Risma menegaskan akan mengkaji dulu keterlibatannya," Nanti kita lihat sejauh mana keterlibatannya seperti apa," tegasnya. 

Risma menambahkan," Semua tergantung dari Tuhan yang maha esa, saya tidak bisa ngomong apapun, karena kemarin saya membayangkan pasar turi menang, saya sama sekali shock betul, kalau begini terus kita akan kalah terus dan untuk Pasar Turi kita banding."papar Risma. 

Perlu diketahui, langkah walikota Surabaya Tri Risma Harini menyetujui pemeriksaan seluruh pejabat yang aktif maupun non aktif diperiksa oleh Kejari Surabaya maupun Polda Jatim guna untuk mengetahui siapa saja oknum-oknum yang terlibat dalam hilangnya 11 aset pemerintah kota Surabaya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni