Skip to main content

Dispenduk Capil Gagas Layanan Paket Pahe Untuk Akte Kelahiran dan Kematian

SURABAYA (Mediabidik) - Lebih dari 3000 warga Kota Surabaya telah merasakan kemanfaatan inovasi paket hemat (Pahe) pelayanan administrasi kependudukan yang digagas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sejak awal April 2017 lalu. 

Ya, istilah paket hemat alias Pahe yang selama ini identik dengan promosi rumah makan yang menawarkan paket menu makanan dengan harga khusus, 'dipinjam" oleh Dispendukcapil Kota Surabaya untuk menamai inovasi terbarunya. Bahkan, tidak hanya satu, tetapi ada dua Pahe pelayanan kependudukan. 

Untuk Pahe1, Dispendukcapil Kota Surabaya melakukan pemaketan pencetakan akta kelahiran dan kartu keluarga. Untuk Pahe 2, kepengurusan yang dipaketkan adalah akta kematian dan Kartu Keluarga. Semangatnya adalah memudahkan masyarakat Kota Pahlawan dalam mengurus dokumen kependudukan. 

"Sesuai namanya, Program paket hemat ini membuat masyarakat menjadi hemat waktu karena hanya satu kali kepengurusan, hemat tenaga karena dikirim ke rumah dan juga hemat biaya karena gratis ongkos kirim. Termasuk juga gratis biaya kepengurusan," tegas Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Muhamad Suharto Wardoyo ketika jumpa pers di Kantor Bagian Humas, Kamis (27/4/2017).

Untuk Pahe 1, Suharto menyebut syaratnya adalah warga Surabaya, NIK anak belum masuk KK, dan NIK orang tua anak sudah ada dalam satu kartu keluarga (KK). Juga foto copy KTP orang tua anak, foto copy akta perkawinan, foto copy dua orang saksi, surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran atau surat pernyataan kelahiran. Adapun syarat untuk Pahe 2, NIK yang dilaporkan meninggal sudah masuk dalam KK, surat kematian (visum) dari dokter atau surat pernyataan kematian, syarat selebihnya sama dengan syarat Pahe1. 

"Kami sudah sosialisasi ke rumah sakit Soewandhi dan rumah sakit Bakti Darma Husada juga beberapa Puskesmas agar tiap kelahiran langsung diinput. Tidak terbatas e-Kios, yang penting ada komputer berbasis internet dan juga scanner. Setelah diinput, kami cetak dan kami kirim. Paling lama tiga hari kerja," sambung mantan kabag Hukum Pemkot Surabaya ini.  

Suharto Wardoyo menjelaskan, sejak diterapkan pada 3 April lalu hingga 26 April, sudah ada 2383 warga yang merasakan kemudahan paket pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga (Pahe 1). Sementara untuk paket pengurusan akta kematian plus kartu keluarga, sudah ada 877 warga. Jadi total keseluruhan selama 3-26 April, sudah ada 3260 lembar akta kelahiran, akta kematian dan kartu keluarga. "Tujuannya dalam rangka percepatan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian," sambung pria yang piawai bernyanyi dan bermain piano ini.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni