Skip to main content

Dewan Jatim Minta Bank UMKM Beri Bantuan Pinjaman ke PKL

SURABAYA (Mediabidik) – Sulitnya pedagang kaki lima (PKL) yang ingin mengembangkan usahanya dalam mencari permodalan menjadi perhatian yang menarik bagi salah satu anggota Dewan Jatim asal partai Demokrat ini, pasalnya sesuai amanat undang-undang bahwa segala bentuk usaha kecil maupun menengah yang dilakukan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah.
      
Menurut Hartoyo,SH,MH bahwa saat ini Pemerintah Jawa Timur melalui Bank UMKM dirasa masih mempersulit para PKL ini dalam mencari bantuan pinjaman permodalan untuk mengembangan usaha, hal ini terlihat banyak para PKL masih meminjam uang sebagai usaha dari rentenir atau bank titil.
    
"Bank UMKM harus memberikan sosialisasi sampai tingkat RT bahwa ada dana pinjaman lunak bagi para pelaku UKM atau PKL, karena sudah di sediakan anggaran bagi para PKL dalam mengembangkan usaha dan yang terpenting jangan mempersulit pemrosesannya," terang Hartoyo usai di temui reses di Central PKL Pondok Maritim Surabaya, Selasa (4/4).
     
Politisi asal Partai Demokrat Jatim ini juga menjelaskan dari pengakuan para PKL yang ada di sentral PKL ini banyak yang kesulitan tentang memasarkan produk yang mereka hasilkan, sehingga hasil produk yang dihasilkan tidak bisa di tingkatkan dan tidak sesuai harapan.
    
" Pemerintah melalui Dinas terkait harus bisa menjadi jembatan bagi para PKL yang kesulitan memasarkan produk, jangan sampai mereka sudah mengeluarkan modal dalam menghasilkan sebuah produk terus tidak laku dan mandek, ini kan sama saja bohong, mendingan tidur saja dari pada bekerja  tidak menghasilkan uang ," tegas Hartoyo yang duduk di Komisi A tersebut.
   
Karena itu Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini meminta supaya pemerintah melalui Bank UMKM dan Istansi terkait turun kemasyarakat utamanya para pelaku UKM ataupun PKL sampai tingkat bawah yang mana selama ini mereka selalu dihadapkan oleh sulitnya mendapat modal dan pemasaran.
    
" Jangan sampai para pelaku UKM kesulitan modal dan pemasaran, mereka lalu putus asa dan ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam ikut mendorong masyarakat yang ingin berwiraswasta ataupun berdagang," pungkasnya. (rofik) 
     

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni