Ads (728x90)


SURABAYA (Mediabidik) – Sulitnya pedagang kaki lima (PKL) yang ingin mengembangkan usahanya dalam mencari permodalan menjadi perhatian yang menarik bagi salah satu anggota Dewan Jatim asal partai Demokrat ini, pasalnya sesuai amanat undang-undang bahwa segala bentuk usaha kecil maupun menengah yang dilakukan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah.
      
Menurut Hartoyo,SH,MH bahwa saat ini Pemerintah Jawa Timur melalui Bank UMKM dirasa masih mempersulit para PKL ini dalam mencari bantuan pinjaman permodalan untuk mengembangan usaha, hal ini terlihat banyak para PKL masih meminjam uang sebagai usaha dari rentenir atau bank titil.
    
"Bank UMKM harus memberikan sosialisasi sampai tingkat RT bahwa ada dana pinjaman lunak bagi para pelaku UKM atau PKL, karena sudah di sediakan anggaran bagi para PKL dalam mengembangkan usaha dan yang terpenting jangan mempersulit pemrosesannya," terang Hartoyo usai di temui reses di Central PKL Pondok Maritim Surabaya, Selasa (4/4).
     
Politisi asal Partai Demokrat Jatim ini juga menjelaskan dari pengakuan para PKL yang ada di sentral PKL ini banyak yang kesulitan tentang memasarkan produk yang mereka hasilkan, sehingga hasil produk yang dihasilkan tidak bisa di tingkatkan dan tidak sesuai harapan.
    
" Pemerintah melalui Dinas terkait harus bisa menjadi jembatan bagi para PKL yang kesulitan memasarkan produk, jangan sampai mereka sudah mengeluarkan modal dalam menghasilkan sebuah produk terus tidak laku dan mandek, ini kan sama saja bohong, mendingan tidur saja dari pada bekerja  tidak menghasilkan uang ," tegas Hartoyo yang duduk di Komisi A tersebut.
   
Karena itu Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim ini meminta supaya pemerintah melalui Bank UMKM dan Istansi terkait turun kemasyarakat utamanya para pelaku UKM ataupun PKL sampai tingkat bawah yang mana selama ini mereka selalu dihadapkan oleh sulitnya mendapat modal dan pemasaran.
    
" Jangan sampai para pelaku UKM kesulitan modal dan pemasaran, mereka lalu putus asa dan ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam ikut mendorong masyarakat yang ingin berwiraswasta ataupun berdagang," pungkasnya. (rofik) 
     

Post a Comment