Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - DPRD Jatim melalui Fraksi PKS menuding Dinas Tenaga Kerja Pemprov Jatim tidak melaksanakan tugasnya dengan baik terkait persoalan PT Smelting dengan Serikat Pekerja Marketing.
       
Ir. Yusuf Rohana Ketua Fraksi PKS DPRD  menganggap Disnaker Jatim lebih condong membela pengusaha (PT Smelting) dari pada bersikap netral dan objektif dalam penyelesaian persoalan di Perusahaan Milik Asing ini.
       
"Saya melihat ada kejanggalan, Disnaker Jatim  tidak melakukan pengawasan dengan maksimal. Tidak melakukan penelitian masalah dengan detail. karena adanya informasi sepihak lebih condong membela pengusaha. Sehingga kita menengarai Disnaker tidak melaksanakan tugas sebagai satu diantara tripartit," ungkap Yusuf Rohana usai menerima aspirasi dari Serikat Pekerja PT Smelting Gresik, Senin (27/3)
      
Ketua F-PKS DPRD Jatim yang duduk di Komisi B yang membidangi Perekonomian ini juga mengatakan, saat ini sekitar 310 pekerja PT Smelting tidak diperkenankan masuk kerja karena dianggap melanggar aturan perusahaan dan melakukan aksi mogok kerja dan demo yang mengakibatkan beberapa karyawan yang mengikuti demo yang sakit dan harusnya mendapat perawatan dengan biaya ditanggung perusahaan diblokir dan tidak bisa berobat karena persoalan biaya.
      
" Mereka ada yang harus dioperasi, harus ditunda karena rumah sakit tidak bersedia menangani sebab perusahaan sudah memblokir fasilitas mereka di rumah sakit," ungkap Yusuf Rohana.
      
Ditambahkan Yusuf Rohana, Fraksi PKS juga menengarai adanya pelanggaran ketenaga kerjaan karena disaat mereka masih sedang melakukan aksi demo perusahaan melakukan rekrutmen pekerja baru, menggantikan pekerja yang melakukan aksi demo.
      
Untuk itu Fraksi PKS akan meminta anggotanya yang di komisi E yang membidangi tentang Kesejahteraan Rakyat agar memanggil Disnaker dan melakukan sidak ke PT Smelting.(rofik)

Post a Comment