Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang ingin masyarakatnya terlepas dari belenggu rantai (Pasung) akibat sakit jiwa yang dikhawatirkan marah dan membahayakan orang lain, dipastikan tidak akan lagi di temukan, pasalnya karena saat ini Pemprov Jatim memiliki program Jawa Timur bebas Pasung.
      
Menurut Ketua Komisi E DPRD Jatim yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dr. Agung Mulyono mengakui pihaknya sangat mendukung program Pemerintah Provinsi tersebut, namun perlu diketahui hingga tahun ini korban pasung di Jatim masih tinggi berkisar 689 orang masih di pasung.
     
" Komisi E Minta Pemprov bertindak tegas dan cepat melakukan program yang terukur, terencana bagaimana caranya jumlah korban pasung 689 orang tersebut bisa tertangani sampai tahun 2017 ," terang dr.Agung saat ditemui di ruang kerjanya, Jum'at (3/3).
    
Melihat fakta yang terjadi dilapangan masih banyaknya korban terpasung membuat para wakil rakyat Jatim yang duduk di Komisi E  ini langsung memanggil SKPD terkait yaitu Dinas kesehatan, Dinas Sosial dan pihak Rumah Sakit Jiwa Menur untuk Hearing guna membahas  menuntaskan masalah pasung, mengingat rencana Gubernur Jatim Sukarwo yang menghendaki warganya terlepas dari Pasung.
     
"Jatim bebas pasung harus tuntas tahun 2017, artinya masih Ada waktu 9 bulan untuk mengejar target 689 korban pasung harus tuntas akhir tahun ini, awal bulan Maret Sekarang ini saja yang tertangani sudah hampir 300 orang, sisanya saya minta Dinsos dan Dinkes kerja keras dan harus tuntas tahun ini," tegas Ketua komisi E yang juga berprofesi dokter tersebut. 
    
Politisi asal Partai Demokrat Jatim ini menambahkan, untuk melaksanakan program  Jatim bebas pasung, Dinas Sosial Jatim ditunjuk sebagai leadernya, dengan target sehari 3 orang terpasung ditangani. Mereka yang dipasung itu adalah orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan dinilai membahayakan orang sekitarnya. Karena keluarganya tidak paham cara menanganinya akhirnya yang bisa dilakukan adalah dipasung.  
   
"Orang gila itu bisa disembuhkan dengan obat, bukan dipasung. Maka butuh pemahaman bagi semua orang. Saya tugaskan dinas sosial untuk  mendata dan melaporkan, lalu Dinas Kesehatan dengan pihak rumah sakit yang mengobati, selanjutnya Dinas Sosial melanjutkan membantu dan merehabilitasi jika sudah sembuh agar bisa diterima masyarakat kembali ," terangnya.

Ditambahkan dr.Agung bahwa antara Dinsos dan Dinkes harus terjalin chemistry kebersamaan yang kuat untuk melaksanakan target sampai akhir tahun ini. Dalam mendapat data yang akurat agar Pemprov meminta Kabupaten/kota ikut membantu memberikan data yang akurat jumlah warga yang terpasung. 

"Kita minta dibantu data, soal dana Provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan. Tapi khusus yang sudah ber NIK yang dibantu pengobatan. Nah itu kan yang tahu Kabupaten kota," pungkas pria asli Banyuwangi tersebut. (rofik). 


Post a Comment