Ads (728x90)


SURABAYA (Mediabidik) – Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk jaring aspirasi masyarakat (Jasmas), hal itu dikarenakan aturan undang-undang yang mewajibkan penerima Jasmas harus memiliki badan hukum sehingga merepotkan warga yang notebene rakyat kecil untuk memiliki kelompok yang berbadan hukum atau resmi.
    
Drs.H. Suparta,MM,M.Sc  Politisi yang maju dari Daerah Pemilihan X (Lamongan dan Gresik) mengakui banyak beberapa daerah ketika dirinya melakukan tugas reses pertama belum mendapatkan bantuan Jasmas dari pemerintah, padahal program Jasmas yang seharusnya untuk masyarakat harus benar-benar di terima oleh masyatrakat, namun faktanya banyak beberapa titik tidak mendapatkan.
   
" Saya sampai malu sebagai wakil rakyat sepertinya, kok gak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di sana, namun saya berjanji terus mengupayakan agar warga konstituen saya juga mendapat bantuan berupa Jasmas karena sangat di butuhkan untuk pembangunan musholah dan pendirian PAUD," tegas Suparta yang duduk di  Komisi A DPRD Jatim.
   
Ditemui di Gedung Dewan jalan Indrapura Surabaya. Suparta menegaskan, padahal menurut pengakuan warga sudah memenuhi persyaratan dan sudah membuat proposal sesuai prosedur, namun kok warga masih belum mendapat bantuan padahal sudah di survey.
   
Sementara itu terkait pendidikan di Dapil X menurut Suparta hampir sekolah-sekolah di sana masih perlu mendapat perbaikan terutama sarana dan prasarana kelas terutama di sekolah TPQ yang butuh perbaikan kelas supaya aman dan nyaman ketika siswa menimba ilmu agama.
   
Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim ini juga mengakui terkait peralihan SMA/SMK yang menjadi wewenang pemerintah provinsi para guru disana sangat menyambut positif, sebab pasca peralihan tersebut banyak guru sekarang yang tadinya sulit mendapatkan sertifikasi dari pemkab setempat sekarang lebih gampang dengan begitu mereka bisa merasakan tugas ke daerah lain yang notebene berada di wilayah perkotaan .
    
" Tempat guru terutama kepala sekolah bisa di pindah kedaerah lain dan ini merupakan penyegaran bagi kepala sekolah karena bisa merasakan menjadi kepala sekolah di daerah lain terutama disekolah yang berada di perkotaan," tegas mantan kepala sekolah favorit di salah satu SMA di Surabaya ini.
    
Selain itu, masih terang Suparta, persoalan pertanian khususnya pupuk masih sering kali menjadi kendala bagi petani disana, karena pupuk selain mahal, subsidi dari pemerintah tidak lancar, belum lagi persoalan irigasi air untuk persawahan sehingga terkadang menyulitkan petani untuk bercocok tanam.
   
" Para Petani selalu mengeluh jika bahan pokok naik pemerintah selalu bingung untuk menurunkan, padahal harga pokok itu naik justru petani senang karena pendapatan hasil pertanian meningkat, oleh karena itu saya berharap supaya pemerintah memberikan subsidi pupuk hingga 50 persen untuk petani agar petani tak rugi," pungkas Politisi asli Gresik tersebut.(rofik)
    
        
    

Post a Comment