Skip to main content

Prihatin Banjir, Dewan Jatim Minta Pemprov dan Pemkab Berkordinasi

SURABAYA (Mediabidik) - Bencana banjir yang melanda di sejumlah daerah Jawa Timur, dikarenakan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga bencana banjir yang terjadi saat musim penghujan tiba adalah akibat kiriman dari daerah lain.
      
H.Makin Abbas,Lc,MA  Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan menegaskan, seharusnya dinas terkait dalam hal ini Dinas PU Pengairan melakukan pengerukan atau pelebaran sungai di area bantaran, sehingga bisa menekan banjir besar ketika terjadi hujan dengan intensifitas yang cukup tinggi. Namun, pihaknya tak menyalahkan PU Pengairan saja, karena ketika PU Pengairan melakukan pelebaran sungai sering kali dihadapkan persoalan pembebasan lahan/rumah warga yang tak mau dipindahkan dari area bantaran sungai.
       
" Banyak warga yang tak mau pindah ketika area perkampungan nya dipindah ke daerah lain, karena menurut pengakuan warga, harganya tidak sesuai apa yang di harapkan, sehingga hal ini yang menjadi kendala ketika dinas terkait melakukan pelebaran sungai," terang Makin Abbas saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (21/2).
      
Ditegaskan politisi PKB dari Dapil Lamongan ini, bahwa jika Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah setempat, mungkin masyarakat masih mau menerima solusi yang diberikan oleh pemerintah yang ada di daerah tingkat II  karena lebih memahami karakteristik warganya.
      
Dicontohkan Makin, seperti banjir yang terjadi saat ini di daerah Kabupaten Gresik, ada 4 Kecamatan di daerah tersebut terisolasi akibat banjir kiriman dari kali lamong, padahal jika Pemerintah melakukanKoordinasi bagaimana cara mengatasi banjir tanpa merugikan daerah lain, maka bisa dipastikan itu bisa tertangani, dan tak menutup kemungkinan di daerah lain diluar Gresik juga terjadi semacam itu.
      
Karena itu, untuk Dinas PU Pengairan Jatim, masih ucap Makin, Pihak Komisi D meminta untuk menggenjot program yang sudah ada dengan melakukan terobosan-terobosan baru supaya bisa meminimalisir banjir yaitu dengan melakukan pendekatan dengan warga, dengan begitu tak ada lagi kendala terkait masalah pembebasan rumah warga yang selama ini menjadi alasan PU Pengairan dalam pengerjaan pelebaran sungai.(rofik) 
      

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni