Skip to main content

Pemkot Gagal Jalankan Program Revitalisasi Pasar Tradisional

SURABAYA (Mediabidik) - Soal revitalisasi pasar tradisional Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) segera merealisasikannya. Pasalnya pemkot Surabaya sudah mengucurkan anggaran sebesar Rp 10 milliar ke PD Pasar Surya untuk pembangunan pasar di Surabaya.

Berdasarkan data yang ada, PD Pasar Surya pernah mengajukan dana penyertaan modal untuk pembangunan empat pasar sebesar Rp10 miliar yang diterima akhir tahun 2015. Namun, sampai pada akhir 2016 dana tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dan sisanya dikembalikan ke Pemkot Surabaya. Saat ini, perusahaan plat merah yang dipimpin Plt Dirut Mikhael Bambang Parikesit ini dikabarkan menerima lagi kucuran dana dari APBD untuk revitalisasi pasar.

Surat permohonan pencairan dana Rp10 miliar tertanggal (10/09/2015) tersebut mencantumkan untuk pembangunan empat pasar diantaranya Keputran Utara Rp.1.945.970.000, Pucang Anom Rp.3.894.227.000, Pasar Kembang Rp.3.647.208.000, dan Tembok Dukuh Rp.512.595.000.

"Kemaren (tahun 2015) kita beri 10 miliar hanya dipakai sekitar enam miliar dan sisanya dikembalikan lagi. Sekarang kurang minta lagi ini kan jadi ketinggalan, progresnya mundur lagi. Tiga pasar aja nggak tuntas, saya berharap secepatnya," kata Wali Kota Tri Rismaharini kepada wartawan di ruang kerja, Rabu (22/02/2017).

Pihaknya menilai, kinerja PDPS harus lebih serius untuk percepatan pembangunan pasar karena sudah menerima kucuran anggaran. Padahal, perbaikan pengelolaan pasar di Surabaya memang menjadi salah satu prioritas Risma agar bisa bersaing dengan pasar moderen. Sayangnya, PDPS selaku pengelola banyak mendapat sorotan karena tidak sesuai harapan dan sempat beberapa kali terlibat masalah hukum.

"Kita harus bisa bersaing dengan pasar moderen. Bukan hanya sekedar pasar ya, harus bersih dan menarik untuk anak-anak dan anak muda. Selama mereka belum tertarik ke pasar tradisional ya belum berhasil. Soalnya lama mbangunnya itu revitalisasi pasar," jelas mantan Bappeko ini.

Terkait hal ini, Direktur Teknik dan Usaha PDPS, Zandy Feryansah mengakui ada keterlambatan dalam proyek revitalisasi pasar pada tahap pertama yaitu tahun 2016 karena masalah non teknis. Dari empat pasar yang direncanakan, hanya Pasar Tembok Dukuh selesai. Sementara, untuk Pasar Keputran Utara dan Pasar Kembang sudah dilakukan tahap pertama dan dilanjutkan tahun ini.

"Untuk Pasar Pucang Anom gagal lelang jadi belum dikerjakan pada tahun 2016. Seluruhnya akan dilanjutkan tahun ini menggunakan anggaran tahap kedua. Kita memang sudah dapat perintah dari Bu Wali (Tri Rismaharini) untuk melakukan percepatan," kata pria yang akrab disapa Ferry ini.

Meski begitu, pihaknya menegaskan saat ini proses pembangunan tahap kedua yaitu tahun 2017 sudah mulai berjalan. Beberapa persiapan diantaranya perencanaan, lelang dan mempersiapkan tempat penampungan sementara (TPS) sudah dilakukan.

"Kita tidak memungkiri ada keterlambatan dan serapan rendah. Dari dana yang diterima tahap pertama 2015 yang dikerjakan tahun 2016 dikembalikan Rp3,8 miliar. Nah, tahun ini proyeknya sudah kita lanjutkan dengan anggaran tahap kedua," katanya.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni