Skip to main content

Komisi D Jatim Minta Pemda Beri Edukasi Tentang Sungai ke Masyarakat

SURABAYA (Mediabidik) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) meminta kepada pemerintah kabupaten/kota meningkatkan edukasi kepada para penambang yang selama ini ilegal. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kerusakan, sehingga bisa menyebabkan banjir.
       
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hamy Wahjunianto mengatakan, penambangan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Brantas ini seringkali merusak. Oleh sebab itu, pihaknya menghimbau kepada pemerintah daerah untuk memberikan edukasi kepada para penambang. 
       
"Ada beberapa penambang yang ilegal, karena belum mendapat rekomendasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan ini menjadi tugas  pemerintah daerah untuk memberikan edukasi," terang Hamy saat di temui di ruang Komisi D, Selasa (31/1).
        
Politisi asal Partai PKS ini melanjutkan, dari hearing dengan BBWS Brantas, edukasi terhadap masyarakat ini memang sangat diperlukan untuk menjaga normalisasi sungai. Pasalnya, jalur drainase sering rusak akibat pembuangan sampah sembarangan. Tidak hanya oleh penambangan pasir saja. 
       
"Baru-baru ini yang terjadi banjir di daerah Purwosari. Meluapnya sungai yang  seharusnya bisa digunakan sebagai drainase, justru menyebabkan banjir," paparnya.
        
Ditambahkan Ustad Hamy bahwa penggalian sungai oleh oknum yang tanpa ijin ini memang harus mendapat perhatian utama. Karena bisa merusak morfologi sungai.
        
"Penggalian ini bisa saja dilakukan, tetapi harus memiliki ijin. Selama ini banyak sekali yang melakukan penggalian, tetapi tidak mengantongi ijin," tegas politisi yang maju dari Dapil I ini.
      
Karena itu pihak Komisi D DPRD Jatim akan meminta kepala daerah untuk segera menertibkan para penambang pasir yang tidak memiliki ijin tersebut. Sebab, BBWS Brantas telah memiliki rekomendasi teknik untuk menjaga morfologi sungai.
       
Sedangkan untuk permasalahan soal banjir, lanjut Hamy , penanganan banjir ini harus dilaksanakan secara sistem. Dalam artian, harus dilihat permasalahan banjir secara menyeluruh. Seperti adakah masalah pada debit air yang terlalu besar atau bagaimana.
         
"Itu harus dilakukan studi mengenai hal tersebut. Jika sistemnya ada yang salah, misalkan bisa dipecahkan dengan dibagian hulu dibuat embung atau perlu bendungan," tuturnya.(rofik)


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni