Skip to main content

Komisi B Minta Pemerintah Hadir Dalam Tata Niaga Komoditas Lombok

SURABAYA (Mediabidik) - Melihat belum tuntasnya tata niaga soal komoditas lombok di Jawa Timur, terbukti masih carut marutnya pendistribusian lombok yang mengakibatkan terjadinya tingginya harga lombok bahkan mengalami kelangkaan di berbagai daerah di Jawa Timur dikarenakan  pemerintah tidak hadir dalam tata niaga Lombok.
        
H. Rofik Anggota Komisi B DPRD Jatim yang menangani Perekonomian  merasa prihatin melihat realita yang terjadi hingga kini, menurutnya ini terjadi karena Pemprov Jatim terutama Dinas Pertanian Jatim dan Disperindag Jatim belum bisa mengatur dan membenahi sistem tata niaga pertanian sampai saat ini.
        
Dijelaskan politisi yang yang berlatar belakang petani ini, bahwa selama ini sektor pertanian membutuhkan perhatian khusus, karena masih banyaknya carut marut sistem kelola nya, untuk itu sebagai wakil  rakyat yang duduk di gedung DPRD Jatim dirinya meminta kepada dinas-dinas  terkait untuk duduk bersama membahas komoditi pertanian terutama Lombok.
     
" Saya Minta Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim, para petani dan para tengkulak atau pedagang duduk bersama Komisi B DPRD Jatim dalam forum hearing membahas tata niaga  lombok yang terus merangkak naik di pasaran ," terang Rofik saat ditemui diruang kerjanya, Selasa ( 21/2). 
       
Politisi asal fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jatim yang  ini menegaskan untuk menjadi swasembada pangan maka diperlukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan hasil produk, salah satunya mendapatkan pupuk yang tepat waktu ketika dibutuhkan, karena pupuk bagian dari penunjang utama.
       
" Melalui Komisi B, dirinya terus mengajak dan menghimbau pemerintah khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian & Perdagangan Jatim perbaiki tata niaga pertanian khususnya komoditi lombok ," pungkas pria kelahiran Lumajang ini. (rofik)
       

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni