Skip to main content

Komisi B Himbau Pemprov Penuhi Cabai Di Jatim, Baru Pasok Keluar Provinsi

SURABAYA (Mediabidik) - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasok cabai rawit merah ke luar Provinsi mendapat kritikan dari kalangan DPRD Jatim, alasannya saat ini harga cabai di Jawa Timur masih terhitung mahal dan itu artinya kebutuhan masyarakat Jawa Timur terhadap komoditi cabai masih tinggi.
      
Hj.Atika Banowati, SH Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian mengatakan, pada dasarnya kami mengapresiasi Pemprov Jatim mengirim cabai ke luar daerah seperti di Jakarta dan Kalimantan, namun Pemprov melalui dinas terkait harus juga memikirkan kebutuhan masyarakat Jawa Timur dulu.
     
" Saya akui memang belum mendengar bulan depan akan  ada panen cabai di daerah Blitar, Mojokerto, Tuban, Kediri, jika benar itu bagus.

"Artinya Jawa Timur akan  memliki stok cabai banyak, namun masyarakat kita masih sangat mengeluh soal harga cabai yang mahal, karena itu diharapkan panen  ini nantinya bisa menstabilkan harga cabai yang masih  mahal," terang Atika saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (16/2).
      
Namun, Politisi asal Fraksi partai Golkar Jatim ini juga mengapresiasi rencana pemprov Jatim mengirim cabai keluar dengan alasan membantu memasarkan hasil panen cabai petani Jatim, akan tetapi dirinya juga menolak dengan tegas rencana tersebut. Alasannya, kebutuhan cabai di Jawa Timur sendiri masih sangat tinggi. Sementara produksi cabai belum mencukupi, terbukti harga cabai di Jatim masih sangat tinggi. Bahkan justru harganya merangkak naik.

"Saya tegaskan sekali lagi kalau pun panen cabai di bulan ini berhasil, sebaiknya stok itu disuplai untuk kebutuhan Jawa Timur dulu, baru boleh mengirim ke luar Provinsi, Itung-itung membantu memasarkan panen cabai petani di Jawa Timur," harapnya. (rofik) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni